Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perhimpunan Dokter Paru Minta Masyarakat Patuhi Larangan Mudik

Kompas.com - 05/05/2021, 12:48 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) meminta masyarakat mematuhi larangan mudik yang ditetapkan pemerintah mulai 6 hingga 17 Mei 2021.

Ketua Umum PDPI Agus Dwi Susanto mengatakan, larangan mudik Lebaran bertujuan untuk menekan angka penularan Covid-19 di masyarakat, seiring dengan mulai terjadinya klaster Covid-19 baru selama bulan Ramadhan.

"PDPI mengajak warga negara Indonesia untuk mengedepankan kepentingan kemanusiaan dan ikut menekan angka penularan Covid-19 dengan melakukan silaturahmi Idul Fitri secara virtual atau daring dan taat kepada aturan dilarang mudik," kata Agus dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (5/5/2021).

Baca juga: Menhub: Perjalanan Logistik Tetap Diperbolehkan Selama Masa Pelarangan Mudik Lebaran 2021

Agus mengatakan, pelajaran yang mahal sudah didapatkan dari lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di India.

Namun, kata dia, perilaku masyarakat selama 2 pekan terakhir terlihat mulai lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Seperti, berdesak-desakan di tempat perbelanjaan, buka puasa bersama dan mudik Lebaran lebih awal.

Agus khawatir kegiatan-kegiatan tersebut dapat berpotensi menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.

"Jangan sampai tragedi di India terulang di Indonesia, apalagi sudah terdeteksi 10 kasus varian baru di Indonesia. Kita belum mengetahui secara persis sifat varian baru ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengingatkan, varian baru virus corona yang sudah masuk ke Indonesia kemungkinan dapat mempengaruhi percepatan penularan virus corona.

Baca juga: Jelang Larangan Mudik, Ketua DPR Tinjau Terminal dan Stasiun KA di Cirebon

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan meski sudah divaksinasi.

Tak hanya itu, setiap individu masyarakat dapat mengambil peran pencegahan dan saling mengingatkan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

"Tetap waspada dengan besarnya potensi gelombang kedua Covid-19 di Indonesia," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com