Kompas.com - 04/05/2021, 22:19 WIB
Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju digiring petugas untuk mengikuti konferensi pers usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020-2021. Dhemas ReviyantoPenyidik KPK Stepanus Robin Pattuju digiring petugas untuk mengikuti konferensi pers usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020-2021.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Maskur Husain untuk mendalami kesepakatan antara penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Adapun dalam kasus ini, Maskur Husain yang merupakan pengacara Syahrial juga bertsatus tersangka.

Bersama dengan Robin ia diduga melakukan kesepakatan dengan Syahrial untuk memberikan sejumlah uang agar kasus dugaan korupsi yang sedang diselidiki KPK di pemerintahan kota Tanjungbalai 2020-2021 tidak dinaikan ke tahap penyidikan.

Baca juga: Kasus Wali Kota Tanjungbalai, KPK Amankan Dokumen Perbankan Saat Penggeledahan di Tangsel

“Senin (3/4/2021) Tim Penyidik KPK telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka MH (Maskur Husain) dalam kapasitas sebagai saksi,” jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/5/2021).

“Yang bersangkutan dikonfirmasi di antaranya terkait dengan dugaan adanya kesepakatan tersangka MH (Maskur Husain) dengan tersangka SRP (Stepanus Robin Pattuju) dalam pengurusan perkara penyelidikan dugaan korupsi di Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK untuk tidak naik ke tahap penyidikan,” ungkapnya.

Stepanus Robin diduga meminta uang sejumlah Rp 1,5 miliar pada M Syahrial untuk menghentikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di pemerintahan kota Tanjungbalai 2020-2021.

Robin diduga meminta kesepakatan tersebut dengan Maskur Husain. KPK menduga Robin telah menerima uang sejumlah Rp 1,3 miliar dari Syahrial dan sudah diberikan pada Maskur Husain dengan total Rp 525 juta.

Kasus ini kemudian berlanjut dengan dugaan adanya keterlibatan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Baca juga: Dewas KPK Diminta Periksa Lili Pintauli Terkait Dugaan Komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai

Adapun Azis diduga berperan sebagai inisiator yang mempertemukan antara Robin dan Syahrial.

Sementara itu nama Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar juga turut disebut pada kasus ini.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan Syahrial sempat berupaya untuk menghubungi Lili untuk membicarakan kasus yang sedang dihadapinya itu.

Tudingan itu ditampik oleh Lili yang menegaskan bahwa ia tak pernah berjumpa dengan Syahrial untuk membicarakan kasusnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Nasional
Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Nasional
Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Kemenhub Siapkan Pos Tes Swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk

Antisipasi Arus Balik, Kemenhub Siapkan Pos Tes Swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk

Nasional
Meski Dilarang Mudik, Masyarakat Menyeberang dari Merak ke Lampung 440.014 Orang

Meski Dilarang Mudik, Masyarakat Menyeberang dari Merak ke Lampung 440.014 Orang

Nasional
UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

Nasional
Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Nasional
Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Nasional
Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Nasional
BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

Nasional
KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

Nasional
Banjir Bandang di Parapat, Pimpinan Komisi II Minta Menteri LHK Evaluasi Izin Pinjam Pakai Hutan

Banjir Bandang di Parapat, Pimpinan Komisi II Minta Menteri LHK Evaluasi Izin Pinjam Pakai Hutan

Nasional
Pesan Ketum PPP Saat Halalbihalal Virtual: Terapkan Prokes agar Tak Terjadi Tsunami Covid-19

Pesan Ketum PPP Saat Halalbihalal Virtual: Terapkan Prokes agar Tak Terjadi Tsunami Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X