Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan atas Kinerja Pemerintah Naik, PKB: Belum Ada Kemajuan Berarti di Sektor Pertanian

Kompas.com - 04/05/2021, 14:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza menilai wajar apabila kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 meningkat. Hal ini berdasarkan survei Litbang Kompas pada April 2021.

Faisol berpandangan pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam menangani pandemi.

"Sehingga wajar apabila ada kenaikan tingkat kepuasan publik kepada pemerintah," kata Faisol saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi-Maruf Meningkat, Jadi Modal Pemerintah Hadapi Tantangan

Kendati demikian, Faisol mengingatkan pemerintah terkait peningkatan kinerja di sektor lainnya, yakni sektor jasa, sektor perdagangan dan sektor pertanian.

"Harusnya tiga sektor itu lebih banyak lagi diberikan perhatian oleh pemerintah. Memang, over all, penanganan pandemi ini kan membuat semua sektor juga menjadi perhatian pemerintah," ujarnya.

Menurut Ketua Komisi VI DPR ini, belum ada kemajuan yang cukup berarti di sektor pertanian, baik dari aspek upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi.

"Khusus sektor pertanian, menurut saya, belum ada kemajuan yang cukup berarti. Bahkan, untuk penetrasi pasar pun sektor pertanian juga kelihatan belum menguntungkan para petani kita," tuturnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf 69,1 Persen

Faisol mendorong pemerintah tak melupakan perhatian pada kesejahteraan para petani di masa pandemi.

Ia mengatakan, belum ada kemajuan signifikan di sektor pertanian harus menjadi alasan pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para petani.

"Nah, ini yang diharapkan bisa menjadi alasan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih baik lagi," harap dia.

Sebelumnya diberitakan, hasil survei Litbang Kompas pada periode Agustus 2020, Januari 2021 dan April menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat stabil.

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu mengatakan, publik mengapresiasi dan optimistis dengan kinerja pemerintah, terutama di saat pandemi Covid-19.

"Ada tren kenaikan memang di Agustus 2020 itu 65,9 persen, kemudian Januari meningkat sedikit 66,3 persen. Di survei yang ketiga, pada April kemarin 69,1 persen. Kalau kita lihat, trennya memang terjaga relatif naik stabil," kata Yohan, dikutip dari tayangan Instagram Harian Kompas, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Meningkat

Menurut Yohan, berdasarkan survei tersebut, publik memiliki ekspektasi yang besar terhadap pemerintah agar tetap dapat menjalankan berbagai agenda di tengah pandemi.

"Yang kita lihat, di tengah pandemi ini, ada harapan yang besar, ada ekspektasi yang besar publik terhadap kinerja pemerintah," tutur dia.

Survei Litbang Kompas merinci tingkat kepuasan publik dalam empat aspek, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial.

Kemudian, proporsi responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, yakni simpatisan Presiden Joko Widodo 84,5 persen, bukan simpatisan Jokowi 44,0 persen, dan lainnya atau rahasia, tidak menjawab 63,9 persen.

Survei Litbang Kompas dilakukan pada 13-26 April 2021 dengan mengambil sampel 1.200 responden di 34 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error penelitian lebih kurang 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com