Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi X Nilai Penggabungan Kemendikbud Risti Jadi Tantangan Penyelenggaraan Pendidikan

Kompas.com - 02/05/2021, 22:29 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, peringatan Hari Pendidikan Nasional 2021ditandai dengan kian beratnya beban regulator dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.

Pengabungan nomenklatur riset dan teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbud Ristek) memunculkan tantangan sendiri.

"Situasi ini akan memunculkan tantangan tersendiri bagi jajaran Kemendikbud untuk segera melakukan konsolidasi struktural maupun anggaran," kata Huda dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (2/5/2021).

"Sehingga, output kinerja benar-benar memberikan dampak optimal bagi perbaikan layanan pendidikan di Indonesia," ucap dia.

Baca juga: Kemendikbud Ristek Diminta Cermati Angka Putus Sekolah dan Efektivitas PJJ

Huda menjelaskan pengabungan fungsi ristek membuat Kemendikbud harus menangani kebijakan riset, teknologi, maupun inovasi.

Padahal, sebelumnya Kemendikbud sudah menangani pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, vokasi, hingga budaya dan pembentukan karakter.

"Situasi tersebut, bisa berpotensi membuat Kemendikbud Ristek tidak efektif karena megelola terlalu banyak urusan kebijakan," kata Huda.

Menurut Huda, saat ini banyak tantangan berat dalam penyelenggaraan pendidikan yang belum dituntaskan.

Baca juga: Nadiem jadi Mendikbud-Ristek, Pimpinan Komisi X Ingatkan Soal Reorganisasi

Misalnya, pengangkatan guru honorer, kesenjangan akses pendidikan, kurang optimalnya alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan, hingga tidak optimalnya pembelajaran di masa pandemi.

Beban tersebut, kata Huda, kini harus ditambah dengan beban kebijakan di bidang riset dan teknologi.

"Pengabungan nomenklatur itu tidak hanya sekadar pergantian nama saja tetapi juga pengabungan sumber daya manusia, anggaran, hingga penataan struktur," ucap dia.

Apalagi secara filosofis, lanjut Huda ada perbedaan besar antara filosofi pendidikan dan penelitian.

Baca juga: Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Menurut dia, pendidikan lebih kepada pembentukan karakter dan kebiasaan, sedangkan penelitian berorientasi kemampuan untuk menelisik serta membangun penjelasan atas suatu fenomena.

"Filosofi ini jika diterjemahkan membutuhkan fungsi dan peran struktur lembaga yang jauh berbeda meski sama-sama dalam ranah pengetahuan," kata Huda.

Politikus PKB tersebut berharap dengan sisa masa kerja yang tinggal sekitar 3,5 tahun, persoalan pengabungan struktur, fungsi, dan peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi tidak menganggu layanan pendidikan di Tanah Air.

Huda berharap, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim bisa bergerak cepat dan melibatkan stakeholder pendidikan di Tanah Air.

"Tripusat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang menekankan fungsi keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan harus benar-benar diterapkan," kata Huda.

"Jangan sampai untuk mengejar kepentingan jangka pendek tripusat pendidikan itu kemudian diganti dengan individu, entitas, dan pasar," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com