Dinilai Belum Optimal, Ini Catatan FSGI soal Penyelenggaraan Pendidikan di Masa Pandemi

Kompas.com - 02/05/2021, 11:47 WIB
Pandemi corona mendorong pemerintah memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring Getty ImagesPandemi corona mendorong pemerintah memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebutkan, sejak peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020, FSGI telah mendesak pemerintah segera membuat skenario pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan nasional di masa krisis Covid-19.

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Mansur mengatakan, desakan itu sejalan dengan tema “Belajar dari Covid-19” yang diusung Kemendikbud saat itu untuk menjalankan pendidikan di masa pandemi.

Namun, menurut dia, sampai hari ini, kebijakan belajar dari rumah (BDR) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi masih berlangsung dengan krisis, bahkan kebijakan yang dibuat belum mampu mengatasi krisis tersebut.

"Kemendikbud seperti tak berdaya dan kebingungan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari kebijakan BDR atau PJJ," kata Mansur dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (2/5/2021).

Baca juga: Kemendikbud Ristek Diminta Cermati Angka Putus Sekolah dan Efektivitas PJJ

Menurut Mansur, tema Hari Pendidikan Nasional "Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar" pada tahun 2021 ini, malah terlihat sebagai beberapa gerakan besar ke arah yang berbeda.

"Program guru penggerak yang kami nilai akan menjadi jurus ampuh menuju merdeka belajar yang sangat dibutuhkan disaat pandemi, ternyata hanyalah pelatihan ribuan calon guru penggerak yang melibatkan ratusan fasilitator," kata Mansur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namun hasilnya, satu tahun kemudian pendidikan kita keburu tenggelam di masa pandemi ini," ucap dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo menilai, Kemendikbud seperti kehabisan akal untuk menghadapi kendala BDR atau PJJ selama masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Nadiem Beberkan Dampak Satu Tahun Pembelajaran Jarak Jauh: Anak Putus Sekolah hingga Kesenjangan

Meskipun serangkaian kebijakan telah dibuat, menurut dia, hingga April 2021 tampak belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan.

Justru, FSGI melihat angka putus sekolah malah bertambah dan peserta didik dari keluarga miskin nyaris tidak terlayani karena ketiadaan alat daring.

"Kekeliruan dari awal adalah, Kemendikbud menjadikan BDR menjadi PJJ daring yang bertumpu pada internet, padahal disparitas digital sangat lebar antardaerah di Indonesia," kata Heru.

Selain itu, menurut dia, program belajar dari rumah tidak efektif karena terlalu bertumpu kepada internet sehingga kebijakan yang dibuat adalah pemberian bantuan kuota pada pendidik dan peserta didik.

Baca juga: Setahun Covid-19 di Indonesia: Refleksi Pembelajaran Jarak Jauh dan Harapan Tatap Muka Lagi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.