Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Angka Kematian Akibat Meningkatnya Kasus Covid-19 di 10 Provinsi Ini

Kompas.com - 29/04/2021, 21:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan adanya 10 provinsi yang mengalami kenaikan kasus Covid-19 tertinggi pada April 2021.

Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan angka kematian akibat Covid-19.

"Saya ingin mengingatkan kepada 10 provinsi dengan kenaikan penambahan kasus positif Covid-19 tertinggi pada april 2021," ujar Wiku dalam konferensi pers secara virtual pada melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (29/4/2021).

"Kesepuluh provinsi itu yakni Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Bengkulu, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat," lanjutnya.

Wiku meminta 10 provinsi di atas agar benar-benar dapat memperhatikan penanganan kasus positif Covid-19 di daerah masing-masing.

Baca juga: UPDATE 29 April: 7,5 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 12,2 Juta Dosis Pertama

Pasalnya, kondisi tersebut merupakan alaram bagi 10 provinsi.

"Karena jumlah kasus positif yang tinggi berpotensi dapat berujung kepada kematian," tegas Wiku.

"Apabila tidak ditangani dengan baik dapat meningkatkankan angka kematian secara nasional," tuturnya.

Wiku mengungkapkan, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia saat ini sebesar 2,7 persen.

Besaran persentase ini bertahan sejak Februari 2021 dan belum mengalami perubahan.

Oleh karenanya, Satgas meminta kualitas pelayanan kesehatan untuk menangani pasien positif Covid-19 di 10 daerah dimaksimalkan.

Baca juga: Satgas Covid-19: Pemerintah Belum Berencana Kerja Sama dengan Pihak Vaksin Anhui

"Dimohon agar kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan adalah yang terbaik. Sehingga para pasien dapat ditangani dengan baik dan dapat meminimalisasi potensi kematian," tutur Wiku.

"Untuk orang dengan gejala ringan mohon dilakukan pemantauan secara berkala sehingga tetap dapat diawasi kondisinya hingga sembuh," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com