Kompas.com - 29/04/2021, 19:21 WIB
Mahfud MD saat ditemui di Hotel Shangri-La, Rabu (22/1/2020). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAMahfud MD saat ditemui di Hotel Shangri-La, Rabu (22/1/2020).


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah tetap mempertahankan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pemerintah beralasan tak dicabutnya UU ITE bertujuan untuk mengantisipasi pelanggaran di dunia digital.

"UU ITE masih sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan menghukumi. Bukan menghukum ya, menghukumi, dunia digital. Masih sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, tidak akan ada pencabutan UU ITE," ujar Mahfud dalam konferensi pers dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Pemerintah Resmi Tak Cabut UU ITE

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut seluruh dunia saat ini sedang berupaya menciptakan produk hukum untuk mengantisipasi kejahatan di dunia digital.

Karena Indonesia sudah lama memiliki UU ITE, pemerintah otomatis tetap mempertahankan produk hukum tersebut.

Walaupun begitu, Mahfud menilai UU ITE tetap memerlukan sedikit revisi semantik ke depannya. Perbaikan tersebut hanya berupa penambahan frasa dan penjelasan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Contohnya, adanya penjelasan secara lengkap pengertian kata penistaan hingga fitnah.

Perbaikan ini bertujuan supaya tidak timbul perdebatan yang berujuang adanya anggapan multitafsir.

Selain itu, pemerintah nantinya juga akan menambah satu pasal dalam peraturan tersebut.

"Memang kemudian untuk memperkuat ada satu penambahan pasal, yaitu penambahan Pasal 45C," tutur dia.

Baca juga: LBH Pers: UU ITE Berpotensi Batasi Pemenuhan Hak Masyarakat atas Informasi

Diketahui, selama dua bulan terakhir ini tim kajian dari pemerintah melakukan diskusi mendalam terhadap UU ITE. Langkah ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menginginkan revisi UU ITE.

Selain membentuk tim kajian untuk revisi UU ITE, pemerintah juga membuat pedoman penggunaan UU ITE sebagai bekal bagi penegak hukum dalam menangani kasus terkait undang-undang tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Nasional
UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

Nasional
UPDATE 23 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.817.303

UPDATE 23 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.817.303

Nasional
UPDATE 23 Juni: Bertambah 303, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.594 Orang

UPDATE 23 Juni: Bertambah 303, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.594 Orang

Nasional
UPDATE 23 Juni: 12.640.041 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 23 Juni: 12.640.041 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 23 Juni: Sebaran 15.308 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, DKI Tertinggi

UPDATE 23 Juni: Sebaran 15.308 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Juni: Ada 160.524 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Juni: Ada 160.524 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemendikbud-Ristek: Indonesia Diprediksi Kekurangan 1,3 Juta Guru hingga 2024

Kemendikbud-Ristek: Indonesia Diprediksi Kekurangan 1,3 Juta Guru hingga 2024

Nasional
Kepada Mahasiswa Unhas, Gus Menteri Minta Mereka Bertindak Jika Mendapati BUMDes Merugikan Masyarakat

Kepada Mahasiswa Unhas, Gus Menteri Minta Mereka Bertindak Jika Mendapati BUMDes Merugikan Masyarakat

Nasional
UPDATE 23 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 124.022

UPDATE 23 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 124.022

Nasional
Duduk Perkara Polemik Ivermectin yang Ramai Setelah Disebut Obat Terapi Covid-19

Duduk Perkara Polemik Ivermectin yang Ramai Setelah Disebut Obat Terapi Covid-19

Nasional
Bertambah 15.308 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Bertambah 15.308 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Cegah Kerumunan, Kemenag Atur Pemotongan Hewan Kurban Idul Adha Berlangsung dalam 3 Hari

Cegah Kerumunan, Kemenag Atur Pemotongan Hewan Kurban Idul Adha Berlangsung dalam 3 Hari

Nasional
Wacana Jokowi 3 Periode Dinilai Didesain untuk 'Test the Water'

Wacana Jokowi 3 Periode Dinilai Didesain untuk "Test the Water"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X