Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi III: KKB di Papua Harus Ditumpas, tetapi Jangan Langgar HAM

Kompas.com - 29/04/2021, 11:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku sepakat apabila kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang ada di Papua harus ditumpas karena mengancam keamanan negara.

Kendati demikian, ia menilai bahwa dalam penumpasan KKB tetap harus dalam aturan dan koridor hak asasi manusia (HAM).

"KKB harus ditumpas, tetapi jangan membabi buta, tetap dengan etika, dan jangan melanggar HAM sehingga bisa mencoreng nama Indonesia," kata Sahroni di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Kontras Nilai Pernyataan Ketua MPR soal Papua Tak Cerminkan Etik Menjunjung HAM

Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, TNI dan Polri dalam menumpas KKB harus menggunakan cara dengan taktis, terencana, dan tetap dalam koridor yang berlaku.

Sahroni menuturkan, berbagai aksi yang dilakukan KKB memang sudah sangat keterlaluan dan mengancam keamanan negara sehingga harus ditumpas keberadaannya.

"Karena itu, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, KKB harus ditangkap seluruhnya sampai ke akar-akarnya," ujar dia.

Ia juga meminta para personel keamanan tidak terprovokasi dengan aksi-aksi yang dilakukan KKB.

Sebaliknya, kata dia, TNI dan Polri harus tetap fokus dalam menjalankan tugas menumpas kelompok itu.

Baca juga: Pemerintah Akan Lanjutkan Dialog dengan Tokoh Papua Cari Cara Penanganan KKB

Lebih lanjut, Sahroni menilai pembunuhan perwira tinggi TNI dan anggota Brimob Polri merupakan provokasi perang sehingga aparat keamanan harus pintar dalam menumpas KKB.

"Jangan sampai kita terprovokasi melakukan serangan membabi buta yang justru kelompok ini harapkan untuk mendiskreditkan kita di mata dunia," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya yang bertugas di Papua menghadapi KKB untuk terus berjuang.

Baca juga: Mengingat Langkah Gus Dur Selesaikan Konflik Di Papua

Ia mengatakan, negara tidak boleh kalah dalam menumpas keberadaan KKB. Oleh karena itu, dia meminta pengejaran terhadap KKB terus dilakukan.

"Lakukan terus pengejaran terhadap KKB yang ada di Papua. Terus berjuang. Negara tidak boleh kalah," kata Sigit dalam konferensi pers di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com