Wakil Ketua Komisi III: KKB di Papua Harus Ditumpas, tetapi Jangan Langgar HAM

Kendati demikian, ia menilai bahwa dalam penumpasan KKB tetap harus dalam aturan dan koridor hak asasi manusia (HAM).

"KKB harus ditumpas, tetapi jangan membabi buta, tetap dengan etika, dan jangan melanggar HAM sehingga bisa mencoreng nama Indonesia," kata Sahroni di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (29/4/2021).

Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, TNI dan Polri dalam menumpas KKB harus menggunakan cara dengan taktis, terencana, dan tetap dalam koridor yang berlaku.

Sahroni menuturkan, berbagai aksi yang dilakukan KKB memang sudah sangat keterlaluan dan mengancam keamanan negara sehingga harus ditumpas keberadaannya.

"Karena itu, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, KKB harus ditangkap seluruhnya sampai ke akar-akarnya," ujar dia.

Ia juga meminta para personel keamanan tidak terprovokasi dengan aksi-aksi yang dilakukan KKB.

Sebaliknya, kata dia, TNI dan Polri harus tetap fokus dalam menjalankan tugas menumpas kelompok itu.

Lebih lanjut, Sahroni menilai pembunuhan perwira tinggi TNI dan anggota Brimob Polri merupakan provokasi perang sehingga aparat keamanan harus pintar dalam menumpas KKB.

"Jangan sampai kita terprovokasi melakukan serangan membabi buta yang justru kelompok ini harapkan untuk mendiskreditkan kita di mata dunia," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya yang bertugas di Papua menghadapi KKB untuk terus berjuang.

Ia mengatakan, negara tidak boleh kalah dalam menumpas keberadaan KKB. Oleh karena itu, dia meminta pengejaran terhadap KKB terus dilakukan.

"Lakukan terus pengejaran terhadap KKB yang ada di Papua. Terus berjuang. Negara tidak boleh kalah," kata Sigit dalam konferensi pers di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/4/2021).