Penny Lukito, Kepala BPOM Pilihan Jokowi yang Ditemani Keberanian dan Modal Pendidikan

Meski cita-cita masa kecilnya untuk menjadi dokter pupus, tetapi ketertarikan pada bidang kesehatan tidak pudar.

Penny berlabuh di Teknik Penyehatan atau saat ini disebut sebagai Teknik Lingkungan untuk pendidikan strata satu di Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Dulu cita-cita jadi dokter ya, tapi manusia jalan hidupnya ditentukan oleh yang di atas, akhirnya saya mendaftar ke ITB Teknik Penyehatan, saya waktu itu enggak mengerti juga Teknik Penyehatan apa, hanya Teknik Penyehatan ada kaitannya nih dengan kesehatan," ucapnya.

Baca juga: Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Lulus dari ITB, ia masuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Di sana, Penny diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S2 di Massachusetts Institute of Techonology (MIT), Cambridge, Amerika Serikat dengan jurusan perencanaan dan kebijakan lingkungan.

Kemudian, ia meraih gelar doktor di University of Wisconsin-Madison dengan jurusan Teknik Lingkungan.

"Itu beasiswa dari Bappenas kan, kemudian lanjut ke S3 bidangnya saya ambil lagi teknik lingkungan," tuturnya.

Baca juga: Dukung BPOM, Mantan Pimpinan KPK: Kepedulian Kami sebagai Warga yang Waras

Reformasi birokrasi ala Penny

Perjalanan karier Penny sejatinya dimulai di Bappenas. Selama sembilan tahun di Bappenas, ia ditugaskan diberbagai sektor sehingga ia harus berpindah-pindah.

Penny memulainya dari menjabat sebagai Direktorat Perkotaan dan Pendesaan, Direktorat Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan hidup, Inspektorat bidang Kinerja dan Kelembagaan hingga Direktur Sistem dan Pelaporam Evaluasi Pembangunan.

"Entah bagaimana itu kuasa Tuhan ya, saya selalu ditempatkan pindah-pindah, jadi satu tahun, dua tahun di sini, pindah ke sini itu enggak biasa sebetulnya pada zaman itu ya," kata Penny.

"Bahkan, saya sering ditempatkan di dalam bidang-bidang tugas yang tidak sesuai latar belakang saya," tuturnya.

Baca juga: Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR