Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Kompas.com - 21/04/2021, 19:20 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta pemerintah untuk menghentikan vaksinasi pada kelompok masyarakat non-rentan Covid-19.

Wakil Ketua Bidang YLBHI Aditia Bagus Santoso menyebut saat ini, vaksinasi Covid-19 justru tidak diprioritaskan pada kelompok rentan seperti lansia, kelompok masyarakat dengan penyakit bawaan atau komorbid, serta masyarakat yang tinggal di daerah dengan risiko penularan tinggi.

Padahal saat ini, lanjut Aditia, Indonesia sedang menghadapi embargo vaksin dari negara lain seperti India yang mengalami kembali peningkatan kasus penularan Covid-19. Kondisi ini, kata dia, sangat ironis. 

Baca juga: Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

“Padahal WHO telah merekomendasikan bahwa kelompok rentan antara lain lansia, mereka dengan komorbid, dan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan penularan tinggi diprioritaskan untuk divaksinasi setelah tenaga kesehatan dalam rangka pengendalian pandemi,” papar Aditia dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (21/4/2021).

Aditia mengkritik jumlah pemberian vaksin berdasarkan data Kemenkes 20 April. Ia menyebut pemberian dosis pertama vaksinasi Covid-19 pada kelompok lansia baru menyentuh angka 10,47 persen.

“Dan hanya 4,74 persen orang sepuh tersebut yang sudah mendapatkan dosis lengkap vaksinasi,” sambung dia.

Saat cakupan vaksinasi untuk lansia masih rendah, Aditia menyayangkan pemberian vaksinasi pada selebgram, influencer hingga pelaku seni.

“Disaat cakupan vaksinasi untuk orang tua atau kakek nenek masih rendah, vaksinasi justru diberikan terdahulu pada selebgram, influencer, artis, dan pelaku seni lainnya yang bukan merupakan kelompok rentan,” ungkap Aditia.

Aditia menuturkan, berdasarkan laporan yang diterima LBH, YLBHI dan LaporCovid-19 lansia masih mengalami kesulitan mengakses vaksin Covid-19.

“Misalnya banyak lansia di beberapa daerah seperti Depok, Semarang, DIY, dan Kabupaten Bandung Barat yang belum mendapatkan vaksinasi,” kata dia.

Baca juga: KILLCOVID19 Jemput Bola Vaksinasi Lansia, Kerahkan Bus hingga Tenaga Medis

“Ini jelas meunjukan pengabaian atas hak hidup sehat serta perlindungan kesehatan dan dari ancaman kematian karena Covid-19 bagi kelompok rentan. Sekaligus menunjukkan kekacauan program vaksinasi dan pengendalian pandemi di Tanah Air,” tutur Aditia.

Maka Aditia mendesak pemerintah untuk menghentikan vaksinasi pada seluruh kelompok non rentan dan memastikan seluruh sasaran kelompok rentan mendapatkan vaksinasi Covid-19 sesegera mungkin.

“Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan vaksinasi kepada seluruh kelompok non rentan, dan memastikan seluruh sasaran kelompok rentan mendapatkan vaksinasi sesegera mungkin sebagai upaya perlindungan akan infeksi Covid-19,” pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com