Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Kompas.com - 21/04/2021, 18:53 WIB
Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/1/2021). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/1/2021). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rina mengatakan, pengumpulan bank garansi merupakan bentuk komitmen perusahaan yang mendapat izin ekspor benih bening longbster (BBL).

Pengumpulan dana mencapai Rp 52,319 miliar tersebut dilakukan atas sepengetahuan Edhy, meski tanpa dasar hukum.

Hal ini ia ungkapkan saat menjadi saksi untuk terdakwa mantan Menteri KP Edhy Prabowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/4/2021).

“Dasarnya kesediaan para eksportir saja, dan itu diketahui oleh Pak Edhy,” ujar Rina, dikutip dari Antara.

Baca juga: KPK Periksa Edhy Prabowo Terkait Bank Garansi bagi Eksportir Benih Lobster

Rina menjelaskan, bank garansi merupakan komitmen para eksportir untuk menunggu Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP PNBP).

“Kami berasumsi Peraturan Pemerintah tentang PP PNBP akan keluar dalam dua bulan dan akan berlaku surut, tapi ternyata tidak bisa keluar karena semua terhenti untuk Undang-Undang Cipta Kerja yang harus diselesaikan dengan cepat jadi (bank garansi) adalah komitmen teman-teman eksportir,” papar dia.

Berdasarkan kesaksian Rina, Edhy sempat menanyakan alasan kenapa ia belum menerima uang jaminan komitmen dari para pengekspor BBL itu.

Namun Rina menjawab, pihaknya tidak bisa memberikan uang jaminan tersebut jika tidak ada perintah tertulis.

“Saya menjawab kalau tidak bisa memerintahkan tim saya untuk terima kalau tidak ada perintah tertulis. Alasan itu dikuatkan pak Irjen (Muhammad Yusuf) karena kalau tidak ada dasar tertulis jadi pungli,” ungkap Rina.

Baca juga: Periksa Edhy Prabowo, KPK Gali Keterangan soal Bank Garansi Rp 52,3 Miliar

Setelah itu pembuatan perintah tertulis itu diproses oleh Biro Keuangan KKP dan diserahkan ke Sekjen KKP Antam Novambar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Paspampres Jadi Khatib Shalat Id Jokowi, Ini Isi Khotbahnya

Anggota Paspampres Jadi Khatib Shalat Id Jokowi, Ini Isi Khotbahnya

Nasional
Lebaran, Doni Monardo Ajak Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Lebaran, Doni Monardo Ajak Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
Nadiem Rayakan Lebaran di Rumah, Ingatkan Kepedulian Terhadap Sesama

Nadiem Rayakan Lebaran di Rumah, Ingatkan Kepedulian Terhadap Sesama

Nasional
Jokowi Shalat Id di Istana Bogor, Anggota Paspampres Bertindak sebagai Imam dan Khatib

Jokowi Shalat Id di Istana Bogor, Anggota Paspampres Bertindak sebagai Imam dan Khatib

Nasional
Presiden Jokowi dan Iriana Shalat Idul Fitri di Halaman Istana Bogor

Presiden Jokowi dan Iriana Shalat Idul Fitri di Halaman Istana Bogor

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Menag: Semoga Ibadah Saat Pandemi Meningkatkan Ketakwaan

Idul Fitri 1442 H, Menag: Semoga Ibadah Saat Pandemi Meningkatkan Ketakwaan

Nasional
Pandemi Belum Usai dan Solidaritas Indonesia Kirim Oksigen ke India yang Kolaps akibat Covid-19

Pandemi Belum Usai dan Solidaritas Indonesia Kirim Oksigen ke India yang Kolaps akibat Covid-19

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Menkominfo Ajak Masyarakat Silaturahmi secara Digital

Idul Fitri 1442 H, Menkominfo Ajak Masyarakat Silaturahmi secara Digital

Nasional
Baru 5 Persen Masyarakat yang Divaksinasi Lengkap Covid-19, Kemenkes Percepat Proses Vaksinasi Usai Lebaran

Baru 5 Persen Masyarakat yang Divaksinasi Lengkap Covid-19, Kemenkes Percepat Proses Vaksinasi Usai Lebaran

Nasional
Wapres: Selamat Idul Fitri, Mari Melanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi

Wapres: Selamat Idul Fitri, Mari Melanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi

Nasional
Menag Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Saat Rayakan Idul Fitri

Menag Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Saat Rayakan Idul Fitri

Nasional
Menhub Prediksi Arus Balik Mudik Lebaran Berlangsung pada 16-17 Mei

Menhub Prediksi Arus Balik Mudik Lebaran Berlangsung pada 16-17 Mei

Nasional
12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

Nasional
Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X