Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Kompas.com - 21/04/2021, 18:36 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menjelaskan isi pertemuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada Selasa (20/4/2021) kemarin.

Hasto menyebut, pertemuan Megawati dan Nadiem membicarakan banyak hal terkait politik, pendidikan, hingga pentingnya Pancasila.

“Bu Mega berulang kali menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang menggelorakan rasa cinta pada Tanah Air tidak hanya melalui teori, namun juga praktik, guna memahami apa itu gotong royong, nasionalisme, dan pengenalan Indonesia yang begitu plural. Jadi bukan hanya aspek kognitif saja,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (21/4/2021).

Baca juga: Nadiem: KH Hasyim Asy’ari adalah Kiai, Guru, dan Panutan dalam Sejarah Pendidikan Indonesia

Menurut Hasto, mantan Presiden RI Ke-5 itu sudah dikenal sebagai sosok negarawan dengan pengalaman yang luas.

Sejak kecil, Megawati sering diajak ayahnya, yakni Presiden Soekarno atau Bung Karno, untuk ikut menerima tokoh-tokoh mancanegara dan tokoh kebangsaan.

Hasto menilai wajar apabila Megawati berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ataupun jajarannya, termasuk Nadiem.

Bahkan, menurut Hasto, pertemuan Megawati dan Nadiem sudah dilakukan beberapa kali untuk membahas seputar politik Pendidikan.

“Jadi dialog tersebut memang perlu bagi kepentingan kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional bangsa,” ucap dia.

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Kamus Sejarah Disusun 2017 Sebelum Saya Menteri

Selain itu, Hasto menepis pembicaraan terkait reshuffle kabinet dalam pertemuan Nadiem dan Megawati.

Bagi PDI-P, reshuffle sepenuhnya adalah keputusan Presiden Jokowi.

“Harus dipahami bahwa PDI Perjuangan selalu memegang prinsip bahwa reshuffle hanya terjadi atas keputusan Presiden. Pertemuan tersebut tidak membahas hal itu,” kata dia. 

Diberitakan sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengunggah swafoto dengan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di Instagramnya, Selasa (20/4/2021).

Pertemuan itu dilakukan kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat itu, membahas terkait hilangnya kurikulum Pancasila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Hadir dalam pertemuan yang digelar Selasa tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto.

Baca juga: Isu Reshuffle Kencang, Mendikbud Komunikasi 2 Jam dengan Megawati

Dalam keterangan tertulis yang dirilis sehari setelah pertemuan atau Rabu (21/4/2021), Megawati menegaskan, mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia wajib masuk dalam kurikulum semua jenjang Pendidikan.

Ia menilai, Pancasila juga dapat membuat anak generasi muda tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

"Selain sebagai dasar dan ideologi negara kita, Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sehingga kalau menurut saya mata pelajaran Pancasila itu wajib masuk dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang," kata Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com