Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Kompas.com - 19/04/2021, 20:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Darmizal menilai, somasi yang dilakukan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tindakan yang tidak masuk akal.

Sebab, sikap tersebut diambil setelah SBY dan Partai Demokrat mengadukan ke pengadilan negeri. 

"Sungguh itu satu dagelan konyol, kata seorang teman. Kenapa? Bukankah Kubu SBY, AHY dan kaum musketeers di sekitarnya sudah melakukan aduan ke PN dalam dugaan perbuatan melawan hukum," kata Darmizal dalam keterangannya, Senin (19/4/2021).

"Kalau sudah di pengadilan, kenapa sekarang disomasi? Layaknya, somasi dilakukan sebelum satu masalah dilaporkan. Tapi itulah SBY yang lagi dikejar KLB (Karma Luar Biasa)," imbuh dia.

Atas somasi tersebut, Darmizal pun menyebut SBY dan Partai Demokrat senang memanipulasi opini agar rakyat bersimpati bahwa mereka adalah pihak yang dizalimi.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Dia melihat ada kejanggalan dalam proses somasi yang dilakukan SBY dan Partai Demokrat. Pasalnya, somasi terbuka itu dilayangkan setelah SBY dan Partai Demokrat mendaftarkan gugatan ke PN.

"Sejatinya, somasi dilayangkan sebelum ada gugatan," ucapnya.

Lebih lanjut, Darmizal juga mengaku heran dan mempertanyakan sikap SBY dan Partai Demokrat melakukan somasi.

Ia bertanya bagaimana pihak yang sedang bersengketa dan belum mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, lantas dapat mengklaim sebagai pihak yang menang dan sah dalam somasi terbuka.

"Apakah SBY dan para penasihatnya pura-pura lupa atau kehilangan akal sehat untuk mengikuti peraturan yang harus ditaati bersama?," tanya Darmizal.

Selain itu, dia juga menilai somasi terbuka itu hanya intrik provokasi terbaru yang bertujuan ingin mengganggu harmonisasi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Untuk itu, Darmizal mengatakan bahwa pihaknya meyakini tidak ada lagi masyarakat yang percaya dengan apa yang dilakukan kubu SBY.

Baca juga: Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

"Kami sangat yakin dan percaya, tak ada lagi masyarakat yang percaya dengan intrik atau model drakor ala kubu SBY," tutur dia.

Seolah tak ambil pusing dengan somasi terbuka itu, pihaknya kemudian berpesan agar SBY tidak lagi membuat intrik atau dagelan.

Sebab, kata dia, hal itu justru malah menjadi bahan tertawaan di masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, tim advokasi Partai Demokrat melakukan somasi terbuka kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko serta nama-nama lainnya yang menjadi peserta KLB Deli Serdang.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, lewat somasi tersebut, pihaknya menegur Moeldoko dkk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengatasnamakan diri sebagai Partai Demokrat.

"Kami menegur Para Tersomir untuk menghentikan segala bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di atas, dengan seketika, sejak somasi ini disampaikan," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (19/4/2021).

Herzaky juga menegaskan, apabila kubu KLB masih menggunakan atribut, berbicara, membuat pernyataan mengatasnamakan diri sebagai Partai Demokrat, maka pihaknya akan melakukan upaya hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com