Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

Kompas.com - 19/04/2021, 17:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menegaskan hingga kini tetap berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra ketika ditanya beredarnya isu reshuffle kabinet pemerintahan dan potensi masuknya Demokrat dalam kabinet.

"Sesuai dengan pernyataan Ketua Umum (Ketum) kami, dengan berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (19/4/2021).

Sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, ia mengatakan, Partai Demokrat dapat menjalankan fungsi check and balance. Hal ini penting dan sehat untuk jalannya sebuah demokrasi.

Baca juga: Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

"Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance dan itu penting, sehat untuk demokrasi. Demikian menurut Ketum Partai Demokrat yang sah, AHY," tegasnya.

Selain itu, Herzaky mengungkapkan alasan mengapa Demokrat tetap berada di luar pemerintahan.

Alasan utamanya adalah karena partai berlambang bintang Mercy ini menyadari pentingnya peran partai berkoalisi dengan rakyat.

"Demokrat menyadari, itulah peran yang harus diambil saat ini. Peran Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut," ungkap dia.

Di sisi lain, Herzaky juga menegaskan bahwa isu reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bukan merupakan urusan partai.

Sebab, reshuffle kabinet merupakan wewenang atau hak prerogatif dari Presiden Jokowi.

"Reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden, bukan ranah partai," ucapnya.

Baca juga: Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Enggan berkomentar lebih jauh, menurut dia, Partai Demokrat saat ini lebih fokus pada kerja nyata untuk membantu para korban terdampak bencana alam dan pandemi Covid-19.

Herzaky menekankan, hal tersebut juga sudah sesuai dengan arahan dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Saat ini, Partai Demokrat sesuai dengan arahan dan di bawah kepemimpinan AHY, sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana, seperti di Malang, NTT, NTB, serta membantu rakyat yang terdampak pandemi," imbuh dia.

Sebelumnya, diberitakan bahwa reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan.

Hal itu pun disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Wacana reshuffle menguat pasca rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta dibentuknya Kementerian Investasi.

Baca juga: Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Akan tetapi, Ngabalin belum dapat menyampaikan detail waktu pelaksanaan reshuffle. Hingga menjelang satu minggu pernyataan Ngabalin, reshuffle kabinet pun belum terjadi dan masih sekadar isu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com