JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menegaskan hingga kini tetap berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra ketika ditanya beredarnya isu reshuffle kabinet pemerintahan dan potensi masuknya Demokrat dalam kabinet.
"Sesuai dengan pernyataan Ketua Umum (Ketum) kami, dengan berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (19/4/2021).
Sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, ia mengatakan, Partai Demokrat dapat menjalankan fungsi check and balance. Hal ini penting dan sehat untuk jalannya sebuah demokrasi.
Baca juga: Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi
"Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance dan itu penting, sehat untuk demokrasi. Demikian menurut Ketum Partai Demokrat yang sah, AHY," tegasnya.
Selain itu, Herzaky mengungkapkan alasan mengapa Demokrat tetap berada di luar pemerintahan.
Alasan utamanya adalah karena partai berlambang bintang Mercy ini menyadari pentingnya peran partai berkoalisi dengan rakyat.
"Demokrat menyadari, itulah peran yang harus diambil saat ini. Peran Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut," ungkap dia.
Di sisi lain, Herzaky juga menegaskan bahwa isu reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bukan merupakan urusan partai.
Sebab, reshuffle kabinet merupakan wewenang atau hak prerogatif dari Presiden Jokowi.
"Reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden, bukan ranah partai," ucapnya.
Baca juga: Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada
Enggan berkomentar lebih jauh, menurut dia, Partai Demokrat saat ini lebih fokus pada kerja nyata untuk membantu para korban terdampak bencana alam dan pandemi Covid-19.
Herzaky menekankan, hal tersebut juga sudah sesuai dengan arahan dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Saat ini, Partai Demokrat sesuai dengan arahan dan di bawah kepemimpinan AHY, sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana, seperti di Malang, NTT, NTB, serta membantu rakyat yang terdampak pandemi," imbuh dia.
Sebelumnya, diberitakan bahwa reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan.
Hal itu pun disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Wacana reshuffle menguat pasca rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta dibentuknya Kementerian Investasi.
Baca juga: Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent
"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).
Akan tetapi, Ngabalin belum dapat menyampaikan detail waktu pelaksanaan reshuffle. Hingga menjelang satu minggu pernyataan Ngabalin, reshuffle kabinet pun belum terjadi dan masih sekadar isu.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.