Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, partainya menghargai rencana reshuffle kabinet sebagai otoritas dan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Secara khusus, Kamhar mengingatkan agar pembantu-pembantu presiden di kabinet harus mengutamakan upaya mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diderita rakyat.

"Pembantu-pembantu Presiden tak pantas melakukan gerakan-gerakan tambahan yang malah menjadi beban bagi Presiden. Bukan melayani rakyat malah memperturutkan syahwat politik pribadi," kata Kamhar dalam keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Kamhar menuturkan, partainya juga mendukung perubahan nomenklatur dan pembentukan Kementerian Investasi untuk membantu mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang terjadi saat ini.

"Kami menilai situasi yang dihadapi pemerintah akibat pandemi Covid-19 ini tak ringan, karenanya pemerintah tak boleh gagal fokus dalam menentukan skala prioritas dalam bekerja," ujar dia.

Kamhar menambahkan, partainya juga menyoroti rencana pemindahan ibu kota negara karena dilakukan di tengah masalah dan krisis yang belum teratasi, termasuk keterbatasan sumber daya dan biaya.

"Memaksakan agenda ini tetap berjalan tak hanya tanda gagal fokus tapi juga bentuk penghianatan aspirasi rakyat. Pemerintah harus lebih peka membaca apa yang menjadi aspirasi rakyat," kata dia.

Baca juga: Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Wacana reshuffle atau perombakan kabinet ini muncul setelah ada rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta dibentuknya Kementerian Investasi.

Hal itu diketahui setelah DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

Baca juga: Pembentukan Kementerian Baru: Disetujui DPR, tetapi Peleburan Kemenristek Dianggap Langkah Mundur

Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).