Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Wacana Peleburan Kemendikbud-Kemenristek dan Nasib Sejarah Perjuangan Bangsa...

Kompas.com - 19/04/2021, 16:54 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Editor Bayu Galih

BELAKANGAN ini muncul isu hangat tentang rencana dirombaknya beberapa kementerian, yang juga terkait dengan dibubarkannya Kementerian Riset dan Teknologi.

Konon kabarnya, akan dibentuk kementerian baru bernama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang merupakan hasil peleburan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan.

Tentu saja banyak bermunculan respon yang sangat menyayangkan "lenyapnya" Kemenristek, seiring dengan sudah lama diketahui secara luas tentang betapa kecilnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pada strata nasional di negeri ini.

Baca juga: Satgas: Pengembangan Vaksin Merah Putih Tetap Berjalan meski Kemenristek Dilebur

Indonesia sudah lama dikenal sebagai sebuah negara besar dengan anggaran research and development yang sangat kecil, bahkan jika dibandingkan dengan negara kecil di kawasan Asia Tenggara.

Apa pun yang menjadi pertimbangan, tentunya pemerintah sudah memiliki kalkulasi tersendiri dalam mengambil keputusan penting tersebut. Mudah-mudahan.

Bergabungnya dua kementerian menjadi satu, tentu saja akan menyebabkan banyak dilakukan penyesuaian. Antara lain, berhubungan dengan ketersediaan anggaran.

Sekitar era 1980-an kita mengenal kementerian yang kala itu bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini terdapat salah satu direktoratnya yang bernama Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Apakah sekarang masih ada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional? Wallahu'alam.

Baca juga: Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Yang cukup menarik adalah pada 1985 Departemen Pendidikan dan kebudayaan mengelola berbagai proyek yang salah satunya adalah Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Proyek IDSN).

Tugas proyek ini di antaranya adalah mengerjakan penulisan biografi tokoh tokoh yang telah berjasa dalam masyarakat.

Pengertian tokoh dalam proyek tersebut dikatakan sebagai seseorang yang telah berjasa atau berprestasi di dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pengabdian, ilmu pengetahuan, keolahragaan dan seni budaya nasional di Indonesia.

Direktur Jenderal Kebudayaan ketika itu dijabat oleh Prof Dr Haryati Soebadio, menjelaskan bahwa Proyek IDSN yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan.

Baca juga: Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com