Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

Kompas.com - 19/04/2021, 15:40 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyarankan agar Wakil Presiden Ma'ruf Amin dapat memperbaiki komunikasi publiknya di samping meningkatkan kinerja.

Hal tersebut menyusul selama ini kinerja Wapres Ma'ruf Amin dianggap rendah oleh masyarakat yang terlihat dari beberapa hasil survei.

Ia mengatakan, meskipun pemerintahan tetap berjalan efektif dengan kerja yang dilakukan Wapres Ma'ruf sejauh ini, tetapi komunikasi publik tetap perlu ditingkatkan.

Hal tersebut dibutuhkan agar Wapres Ma'ruf tidak tenggelam dan seolah tak terlihat kinerjanya di mata masyarakat.

“Kalau tidak diperbaiki, kurang bagus juga dicatat sejarah,” kata Hendri dilansir dari Kompas.id, Senin (19/4/2021).

Baca juga: Pengamat: Kinerja Wapres Tak Terlihat Karena Tak Terpublikasikan dengan Baik

Hendri mengatakan, rendahnya kinerja Wapres Ma'ruf di mata masyarakat bukan berarti bahwa Wapres Ma'ruf tidak bekerja.

Justru, kata dia, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Wapres Ma'ruf tidak terlihat karena tidak terpublikasikan dengan baik.

Kerja yang tak terlihat itulah, kata dia, yang kemungkinan menyebabkan rendahnya kepuasan masyarakat pada Wapres.

“Sebenarnya bukan kinerjanya jelek, tapi enggak kelihatan kerjanya. Jadi masyarakat kurang mengapresiasi kerja Wapres,” kata dia.

Diketahui, pada awal Oktober 2020, survei Indo Baromoter menunjukkan ada sebanyak 47,4 persen responden tidak puas terhadap kinerja Wapres Ma'ruf Amin. Sementara responden yang menyatakan puas hanya 40,8 persen.

Alasan terbanyak para responden memilih tidak puas adalah karena hasil kerja Wapres yang belum terlihat termasuk Wapres yang kurang tegas.

Baca juga: Survei Kepuasan atas Wapres Rendah, Setwapres: Padahal Agenda Luar Biasa Banyak

Salah satu alasan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wapres juga karena peranannya dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.

Selanjutnya survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Wapres Amin sebesar 36 persen.

Jumlah tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencapai 56 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com