KILAS

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Kompas.com - 15/04/2021, 20:17 WIB
Seorang wartawan mengamati mobil Esemka tipe Bima 1.3 di Lapangan Apel Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah melakukan pembelian 10 unit mobil Esemka yang akan digunakan sebagai alat transportasi untuk menunjang tugas dan mobilitas satuan kerja Kementerian Pertahanan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarSeorang wartawan mengamati mobil Esemka tipe Bima 1.3 di Lapangan Apel Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah melakukan pembelian 10 unit mobil Esemka yang akan digunakan sebagai alat transportasi untuk menunjang tugas dan mobilitas satuan kerja Kementerian Pertahanan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

KOMPAS.com – Pengamat Pertahanan Nuning Kertopati mengatakan pembentukan Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang belakangan berkembang bukanlah persoalan yang perlu dikhawatirkan.

Dia menjelaskan, hal tersebut menjadi perdebatan karena masalah komunikasi.

Masalah komunikasi yang dimaksud, yaitu adanya unggahan dari ajudan Menteri Pertahanan (Menhan) yang mengatakan, pengawalan khusus ini terdiri dari orang-orang yang akan menjaga Kemhan tanpa menjelaskan mereka dari kelompok sipil atau militer.

“Di situ tidak dijelaskan apakah mereka dari kelompok sipil, militer, politik, atau mungkin pilihan Bapak Menhan sendiri,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (15/4/2021).

Namun, lanjut Nuning, dari penjelasan Juru Bicara Kemhan Dahnil Anzar Simanjuntak sudah jelas bahwa mereka di bawah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI).

Lalu, diketahui pula bahwa Menhan Prabowo Subianto sudah membicarakan hal tersebut dengan Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk melakukan penyegaran pasukan pengawal khusus.

Baca juga: Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Memang kalau pengawal tersebut baru direkrut dan bukan militer, maka dipertanyakan pendanaannya dari mana dan apakah sudah dibicarakan dengan Komisi I DPR RI,” ungkapnya.

“Tetapi jika itu penyegaran dari Walsus yang ada serta sudah dibicarakan dengan Panglima TNI, di mana keberadaannya di bawah Mabes TNI, ditambah politik anggarannya jelas, maka tak ada masalah," tegasnya.

Dahnil sebelumnya menjelaskan, sejak awal di Kemhan sudah terdapat prajurit-prajurit yang ditugaskan Mabes TNI, baik dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) untuk menjadi grup atau Pasukan Jajar Kehormatan.

Mereka bertugas melaksanakan Upacara Jajar Kehormatan atau Upacara Militer Penyambutan tamu-tamu Very Very Important Person (VVIP), seperti menteri pertahanan dari negara sahabat, atau pejabat-pejabat militer dari negara-negara sahabat yang berkunjung ke Kemhan dan bertemu dengan Menhan.

Baca juga: Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

“Sejak Pak Prabowo menjadi Menhan, beliau meminta kepada Mabes TNI untuk menyediakan Pasukan Jajar Kehormatan yang representatif dari personel TNI, yang nampak gagah dan secara fisik merepresentasikan prajurit-prajurit yang kuat,” terangnya.

Dengan begitu, ketika Upacara Jajar Kehormatan, para tamu-tamu melihat sosok-sosok militer atau personel militer Indonesia yang tampak mumpuni, bugar, dan menarik.

“Menjawab pertanyaan apakah tidak cukup dengan personel dari TNI dan sebagainya? Justru mereka memang berasal dan ditunjuk Mabes TNI dan Angkatan, tapi mereka kini bertugas di Kemhan,” jelasnya.

Dahnil juga menerangkan, Pasukan Jajar Kehormatan mempunyai fungsi dan tugas protokoler, yakni melakukan penyambutan tamu-tamu kehormatan yang datang di Kemhan.

Hal yang serupa itu pun dilakukan oleh menteri-menteri pertahanan di seluruh dunia ketika Prabowo berkunjung ke Kemhan di luar negeri, yakni selalu disambut dengan Jajar Kehormatan atau Upacara Militer.

Baca juga: Dahnil Ungkap Dua Tugas Detasemen Kawal Khusus Bentukan Prabowo

Kemudian, sebagian Denwalsus juga melakukan pengamanan internal secara rutin di Kemhan. Hal serupa juga bisa ditemui pada pejabat-pejabat Kemhan, baik itu Direktur Jenderal, Direktur, sampai dengan staf yang kebanyakan berasal dari Mabes TNI dan 3 Angkatan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.