Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

KOMPAS.com – Pengamat Pertahanan Nuning Kertopati mengatakan pembentukan Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang belakangan berkembang bukanlah persoalan yang perlu dikhawatirkan.

Dia menjelaskan, hal tersebut menjadi perdebatan karena masalah komunikasi.

Masalah komunikasi yang dimaksud, yaitu adanya unggahan dari ajudan Menteri Pertahanan (Menhan) yang mengatakan, pengawalan khusus ini terdiri dari orang-orang yang akan menjaga Kemhan tanpa menjelaskan mereka dari kelompok sipil atau militer.

“Di situ tidak dijelaskan apakah mereka dari kelompok sipil, militer, politik, atau mungkin pilihan Bapak Menhan sendiri,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (15/4/2021).

Namun, lanjut Nuning, dari penjelasan Juru Bicara Kemhan Dahnil Anzar Simanjuntak sudah jelas bahwa mereka di bawah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI).

Lalu, diketahui pula bahwa Menhan Prabowo Subianto sudah membicarakan hal tersebut dengan Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk melakukan penyegaran pasukan pengawal khusus.

“Memang kalau pengawal tersebut baru direkrut dan bukan militer, maka dipertanyakan pendanaannya dari mana dan apakah sudah dibicarakan dengan Komisi I DPR RI,” ungkapnya.

“Tetapi jika itu penyegaran dari Walsus yang ada serta sudah dibicarakan dengan Panglima TNI, di mana keberadaannya di bawah Mabes TNI, ditambah politik anggarannya jelas, maka tak ada masalah," tegasnya.

Dahnil sebelumnya menjelaskan, sejak awal di Kemhan sudah terdapat prajurit-prajurit yang ditugaskan Mabes TNI, baik dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) untuk menjadi grup atau Pasukan Jajar Kehormatan.

Mereka bertugas melaksanakan Upacara Jajar Kehormatan atau Upacara Militer Penyambutan tamu-tamu Very Very Important Person (VVIP), seperti menteri pertahanan dari negara sahabat, atau pejabat-pejabat militer dari negara-negara sahabat yang berkunjung ke Kemhan dan bertemu dengan Menhan.

“Sejak Pak Prabowo menjadi Menhan, beliau meminta kepada Mabes TNI untuk menyediakan Pasukan Jajar Kehormatan yang representatif dari personel TNI, yang nampak gagah dan secara fisik merepresentasikan prajurit-prajurit yang kuat,” terangnya.

Dengan begitu, ketika Upacara Jajar Kehormatan, para tamu-tamu melihat sosok-sosok militer atau personel militer Indonesia yang tampak mumpuni, bugar, dan menarik.

“Menjawab pertanyaan apakah tidak cukup dengan personel dari TNI dan sebagainya? Justru mereka memang berasal dan ditunjuk Mabes TNI dan Angkatan, tapi mereka kini bertugas di Kemhan,” jelasnya.

Dahnil juga menerangkan, Pasukan Jajar Kehormatan mempunyai fungsi dan tugas protokoler, yakni melakukan penyambutan tamu-tamu kehormatan yang datang di Kemhan.

Hal yang serupa itu pun dilakukan oleh menteri-menteri pertahanan di seluruh dunia ketika Prabowo berkunjung ke Kemhan di luar negeri, yakni selalu disambut dengan Jajar Kehormatan atau Upacara Militer.

Kemudian, sebagian Denwalsus juga melakukan pengamanan internal secara rutin di Kemhan. Hal serupa juga bisa ditemui pada pejabat-pejabat Kemhan, baik itu Direktur Jenderal, Direktur, sampai dengan staf yang kebanyakan berasal dari Mabes TNI dan 3 Angkatan.