Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Ummat untuk 2024

Kompas.com - 15/04/2021, 11:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka sinyal akan membentuk koalisi partai untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, dua partai ini membuka peluang membentuk koalisi dengan partai yang memperjuangkan kepentingan umat.

"Itu ide bagus, jadi PKS prinsipnya partai yang visinya rahmatan lil alamin. Kami akan menyambut siapapun yang akan bergabung dengan kami dan kami akan menyatukan kerja sama besar dengan partai lain. Peluang membentuk koalisi sangat mungkin karena waktu masih panjang," kata Aboe saat jumpa pers di Kantor DPP PKS, Rabu (14/4/2021) seperti dikutip Antara.

Baca juga: Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Ia menuturkan, waktu untuk membahas kemungkinan terbentuknya koalisi partai masih panjang mengingat Pemilu 2024 masih terhitung tiga tahun mendatang.

Oleh karena itu, PKS dan PPP membuka diri bagi partai lain untuk berkoalisi pada Pemilu 2024.

"Penjajakan ini masih ada 2,5 tahun. Sangat memungkinkan," ujarnya.

Senada dengan Aboe, Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi mengatakan, peluang membentuk koalisi merupakan salah satu poin penting membangun demokrasi yang lebih baik.

Atas dasar itu, menurutnya PPP akan sangat terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain demi kepentingan umat.

Baca juga: Elektabilitas Prabowo Tertinggi Versi Survei, Politisi PKS Sebut Ada Peluang Muncul Tokoh Baru

"Salah satu yang menjadi poin penting dalam kerja sama membangun demokrasi yang lebih baik saya kira juga terkait dengan proses menuju Pemilu 2024. Dan itu sangat terbuka untuk dibicarakan dengan PKS," jelasnya.

Lebih lanjut, Arwani menerangkan bahwa partainya ingin melihat adanya kontestasi yang lebih dinamis pada Pemilu 2024.

"Saya kira, tentu kami terbuka untuk berbicara dalam berbagai sisi untuk menuju tatanan 2024 yang lebih baik," tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa berkunjung ke Kantor DPP PKS di Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Pada pertemuan itu, kedua partai sepakat untuk menandatangani beberapa poin nota kesepahaman.

Baca juga: Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Kedua partai juga membangun kerja sama di berbagai bidang, termasuk di antaranya terkait pengusungan calon pimpinan daerah untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kemudian, PKS dan PPP juga berkomitmen untuk mengawal pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU) seperti RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com