Kompas.com - 14/04/2021, 20:35 WIB
Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers penahanan mantan Kepala Bagian Umum Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Undang Sumantri, Jumat (4/12/2020). YouTube.com/KPK RIDeputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers penahanan mantan Kepala Bagian Umum Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Undang Sumantri, Jumat (4/12/2020).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Undang Sumantri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Rabu (14/4/2021).

Undang yang juga mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag ini merupakan tersangka dalam perkara korupsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama pada 2019.

"Jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto melimpahkan berkas perkara terdakwa Undang Sumantri ke PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Rabu.

Baca juga: Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah 2 Lokasi di Kota Makassar

Ali mengatakan, penahanan Undang selanjutnya telah beralih dan menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor.

"Selanjutnya menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh tim JPU (jaksa penuntut umum)," ucap Ali.

Undang disangka dengan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Undang Sumantri ditahan KPK pada Jumat (4/12/2020). KPK menduga, ada dua tindak pidana korupsi dalam perkara yang menjerat Undang.

Kasus itu yakni pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah serta pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah.

Baca juga: Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Dalam kasus pengadaan laboratorium komputer, Undang diduga mengatur proses lelang dan menetapkan pemenang lelang yaitu PT BKM.

Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 12 miliar.

Sementara itu, dalam kasus lainnya, Undang selaku pejabat pembuat komitmen diduga menetapkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) yang diduga disesuaikan dengan nilai penawaran yang sudah dapat memfasilitasi jatah untuk pihak "Senayan" dan Kemenag.

KPK menaksir kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 4 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Shalat Id di Istana Bogor, Anggota Paspampres Bertindak sebagai Imam dan Khatib

Jokowi Shalat Id di Istana Bogor, Anggota Paspampres Bertindak sebagai Imam dan Khatib

Nasional
Presiden Jokowi dan Iriana Shalat Idul Fitri di Halaman Istana Bogor

Presiden Jokowi dan Iriana Shalat Idul Fitri di Halaman Istana Bogor

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Menag: Semoga Ibadah Saat Pandemi Meningkatkan Ketakwaan

Idul Fitri 1442 H, Menag: Semoga Ibadah Saat Pandemi Meningkatkan Ketakwaan

Nasional
Pandemi Belum Usai dan Solidaritas Indonesia Kirim Oksigen ke India yang Kolaps akibat Covid-19

Pandemi Belum Usai dan Solidaritas Indonesia Kirim Oksigen ke India yang Kolaps akibat Covid-19

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Menkominfo Ajak Masyarakat Silaturahmi secara Digital

Idul Fitri 1442 H, Menkominfo Ajak Masyarakat Silaturahmi secara Digital

Nasional
Baru 5 Persen Masyarakat yang Divaksinasi Lengkap Covid-19, Kemenkes Percepat Proses Vaksinasi Usai Lebaran

Baru 5 Persen Masyarakat yang Divaksinasi Lengkap Covid-19, Kemenkes Percepat Proses Vaksinasi Usai Lebaran

Nasional
Wapres: Selamat Idul Fitri, Mari Melanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi

Wapres: Selamat Idul Fitri, Mari Melanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi

Nasional
Menag Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Saat Rayakan Idul Fitri

Menag Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Saat Rayakan Idul Fitri

Nasional
Menhub Prediksi Arus Balik Mudik Lebaran Berlangsung pada 16-17 Mei

Menhub Prediksi Arus Balik Mudik Lebaran Berlangsung pada 16-17 Mei

Nasional
12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

Nasional
Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Nasional
Menag: Saya Akan Menjadi Imam dan Khatib Shalat Id di Rumah

Menag: Saya Akan Menjadi Imam dan Khatib Shalat Id di Rumah

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Semoga Indonesia Segera Bangkit dari Pandemi Covid-19

Jokowi: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Semoga Indonesia Segera Bangkit dari Pandemi Covid-19

Nasional
Kapolri: Semua Ini Kami Lakukan untuk Menjaga Masyarakat dari Penularan Covid-19

Kapolri: Semua Ini Kami Lakukan untuk Menjaga Masyarakat dari Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X