Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak seperti yang diharapkan.

Sebab, menurutnya, OTT tidak menimbulkan efek jera.

"Maaf kalau saya bicara agar terbuka. OTT juga menurut saya buahnya tidak seperti yang kita harapkan, (apa) orang jadi kapok? Tidak juga," kata Luhut dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK Tahun 2021-2022 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/4/2021), dikutip dari Antara.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam mencegah korupsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2018.

Baca juga: Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Luhut melanjutkan, KPK seharusnya tidak membiarkan orang terjerumus melakukan korupsi apabila masih bisa dicegah. 

Lebih lanjut, Luhut mengakui bahwa pencegahan yang dilakukan KPK saat ini lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

"Pencegahan ini yang menurut hemat saya yang perlu KPK dari awal selalu kedepankan," katanya.

"Jangan biarkan orang terjerumus, kalau masih bisa kita ingatkan. Pengalaman saya sekarang hampir 7 tahun di kabinet ini, saya lihat memang pencegahan ini baru akhir-akhir ini semakin baik dan itu menurut saya hal ini sangat penting, tidak sekedar OTT," tambah Luhut.

Baca juga: Ini Tiga Upaya PPATK dalam Pencegahan Korupsi

Luhut juga menyinggung soal peran pemerintah di tengah maraknya korupsi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah memiliki andil dalam hal tersebut.

Ia mengatakan, sudah seharusnya dari awal perencanaan proyek, KPK dilibatkan. Ia pun mencontohkan beberapa proyek yang jika KPK dilibatkan, maka akan perencanaannya bisa lebih hemat.

"Misalnya kemarin saya lihat proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung banyak yang bisa bisa kita hemat sebenarnya kalau dari perencanaan sudah KPK ikut terlibat," ungkap Luhut.

Contoh lain adalah upaya perbaikan sistem di Pelabuhan Batam menggunakan "National Single Window".

"Cost pelabuhan kita 23 persen sekian, sedangkan di pelabuhan lain 13 persen sekian, jadi inefisiensi kita lebih dari 10 persen. Nah, sekarang dengan digitalisasi (dapat dikurangi), ini semua peran kita, termasuk dengan KPK," tambah Luhut.

Baca juga: Menpan RB: Capaian Pencegahan Korupsi di Perizinan dan Tata Niaga Cukup Tinggi

Luhut kembali memberi contoh bagaimana pengadaan barang dapat dihemat dengan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Ia menyebut belanja modal pemerintah setiap tahun adalah sekitar Rp 1.300 triliun dan setelah diidentifikasi, ada 45 barang besar senilai total 34 miliar dolar bila seluruhnya diimpor.

"Kita sisir lagi ternyata ada 17 item yang bisa dibuat di dalam negeri, nilainya 17 miliar dolar AS atau sama dengan Rp225 triliun. Ini angka yang sangat besar kalau diinvestasikan di dalam negeri dan akan mendatangkan lapangan kerja. Jadi ayo mari kita sama-sama awasi proses TKDN ini karena kalau TKDN ini bisa dilaksanakan dengan baik maka akan bagus," ungkap Luhut.

Selanjutnya soal "Batam Logistics Ecosystem" yang akan diterapkan juga di 8 pelabuhan di Indonesia, menurut Luhut butuh pendampingan KPK.

"Saya mohon juga KPK ikut di dalamnya supaya bisa jalan karena banyak yang tidak mau proyek ini berjalan karena di situ sumber korupsi yang sangat banyak," tambah Luhut.