Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan pentingnya keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPTI).

Sistem ini sudah dijalankan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, hingga Mahkamah Agung (MA).

Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan pada Peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah Sebuah Rumah di Makassar

"(Keterlibatan KPK) guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kongkalikong penanganan perkara." ujar Mahfud dalam keterangan tertulis Kemenko Polhukam, Selasa (13/4/2021).

Menurut Mahfud, KPK perlu melihat bahwa SPPTI saat ini sudah tergabung lebih dari 212 kabupaten/kota dalam database penanganan perkara.

Meski saat ini baru menangani tindak pidana umum, namun jaringan ini dirancang agar dapat menangani perkara korupsi, narkoba, kejatahan anak, dan lainnya.

"Saya berpikir kerja sama SPPTI ini agar masyarakat tahu sudah sampai mana perkara. Sehingga juga supervisi KPK jadi lebih mudah. KPK punya wewenang mensupervisi perkara yang tidak lancar di Kejaksaan dan Kepolisian, KPK lebih lancar jika bergabung," kata Mahfud.

Baca juga: KPK Pastikan Penggeledahan Terkait Kasus Suap Pajak di Kalsel Sesuai Aturan

Selain itu, Mahfud mengapresiasi peran KPK yang terus melakukan pencegahan.

Bahkan turut memberikan penyuluhan hukum dan bimbingan teknis dalam pengelolaan anggaran.

"Pencegahan dan penindakan menjadi satu kesatuan amanat UU yang harus dilakukan KPK. Saya terkesan tahun kemarin laporan tahunan KPK, yang berhasil menyelamatkan aset dan kekayaan negara dari korupsi sebesar lebih dari Rp 570 trilun," terang Mahfud.