Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum di Kompas TV
Satu Meja The Forum tayang setiap Rabu pukul 20.30 WIB LIVE di Kompas TV

Satgas BLBI, Taktik atau Gimik Politik?

Kompas.com - 14/04/2021, 10:58 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tim khusus ini dibentuk guna menagih uang negara yang dikemplang para obligor BLBI.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di berbagai kesempatan menyatakan, pemerintah akan terus memburu seluruh aset sisa piutang negara dari dana BLBI. Pemerintah mengklaim, total kerugian negara akibat kasus BLBI mencapai Rp 109 triliun lebih.

Baca juga: Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Guna mengembalikan duit negara tersebut, pemerintah membentuk tim Debt Collector. Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021.

Keppres tersebut diteken pada 6 April 2021, tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi terkait Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI yang menjerat Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Tim ini diisi oleh lima menteri serta Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai pengarah Satgas.

Adapun Ketua Satgas adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Wakilnya adalah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia.

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI ini mulai bertugas sejak Keppres ditetapkan yakni 6 April 2021 hingga 31 Desember 2023.

Pidana ke perdata

Pemerintah menyatakan, pembentukan Satgas BLBI dilakukan karena upaya mengejar para pengemplang dana BLBI secara pidana sudah kelar dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus Syafruddin Arsyad Temenggung. MA menyatakan, tak ada perkara pidana dalam kasus tersebut.

MA mempertegas putusan tersebut dengan menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga akhirnya KPK menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus tersebut.

Putusan MA ini menjadi dasar bagi pemerintah menyelesaikan perkara BLBI dari pidana ke perdata. Pemerintah menyebut, total aset yang akan ditagih terkait BLBI mencapai lebih dari Rp 109 triliun. Hal itu telah dihitung bersama dengan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

Baca juga: Mahfud: Utang BLBI ke Negara Tembus Rp 109 Triliun Lebih

Kebijakan pemerintah menggeser perkara BLBI dari pidana ke perdata ini menuai kritik. Pemerintah seharusnya tidak memukul rata mekanisme hukum terkait penanganan kasus BLBI.

Pemerintah mesti memilah dan memilih mana kasus yang masih bisa dikejar secara pidana dan mana yang hanya bisa diselesaikan secara perdata.

Putusan MA terkait kasus Syafruddin Arsyad Temenggung tidak serta merta bisa menjadi dasar hukum perubahan penanganan kasus BLBI dari pidana ke perdata.

Gimik politik

Sejumlah kalangan meragukan efektifitas Satgas BLBI ini. Satgas ini diragukan bakal mampu mengembalikan kerugian negara akibat skandal BLBI. Apalagi, waktu yang diberikan kepada satgas hanya tiga tahun.

Satgas BLBI besutan Jokowi ini dinilai hanya obat penenang’dan gimik politik semata guna menenangkan publik pasca SP3 kasus BLBI yang dilakukan KPK.

Langkah pemerintah membentuk Satgas BLBI ini juga dinilai sebagai cara pandang yang salah dalam menangani tindak pidana korupsi. Pasalnya, pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar mengembalikan uang negara namun juga ada upaya penegakan hukum guna memberi efek jera.

Mampukah Satgas BLBI ini mengembalikan uang negara? Bagaimana cara mereka menyelesaikan kasus yang sudah berjalan puluhan tahun ini? Dan apa benar Satgas BLBI hanya obat penenang dan gimik politik Jokowi semata?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (14/4/2021), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Pemerintah Terus Perkecil Tingkat Korupsi

Wapres: Pemerintah Terus Perkecil Tingkat Korupsi

Nasional
Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Nasional
Kemenkes, BPOM hingga Perusahaan Farmasi Diminta Bertanggung Jawab atas Kasus Gagal Ginjal Akut

Kemenkes, BPOM hingga Perusahaan Farmasi Diminta Bertanggung Jawab atas Kasus Gagal Ginjal Akut

Nasional
Jaksa: Loyalitas ke Ferdy Sambo Jadi Alasan Kuat Ma'ruf Ikuti Rencana Pembunuhan Yosua

Jaksa: Loyalitas ke Ferdy Sambo Jadi Alasan Kuat Ma'ruf Ikuti Rencana Pembunuhan Yosua

Nasional
Dituntut 3 Tahun Penjara, Agus Nurpatria Dinilai Coreng Nama Baik Polri

Dituntut 3 Tahun Penjara, Agus Nurpatria Dinilai Coreng Nama Baik Polri

Nasional
Mantan Kader PSI Rian Ernest Gabung ke Partai Golkar

Mantan Kader PSI Rian Ernest Gabung ke Partai Golkar

Nasional
Selain 2 Tahun Penjara, Baiquni Wibowo Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Selain 2 Tahun Penjara, Baiquni Wibowo Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Nasional
Jaksa Sebut Pengabdian Agus Nurpatria Selama 20 Tahun di Polri Jadi Faktor Meringankan Tuntutan

Jaksa Sebut Pengabdian Agus Nurpatria Selama 20 Tahun di Polri Jadi Faktor Meringankan Tuntutan

Nasional
Soal Wacana Perubahan Masa Jabatan Kades, PDI-P Harap Kualitas Pemerintahan Desa Meningkat

Soal Wacana Perubahan Masa Jabatan Kades, PDI-P Harap Kualitas Pemerintahan Desa Meningkat

Nasional
Baiquni Wibowo Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus “Obstruction of Justice”

Baiquni Wibowo Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus “Obstruction of Justice”

Nasional
Anies Gelar Pertemuan dengan PKS, Nasdem, dan Demokrat di Lebak Bulus

Anies Gelar Pertemuan dengan PKS, Nasdem, dan Demokrat di Lebak Bulus

Nasional
Agus Nurpatria Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus 'Obstruction of Justice'

Agus Nurpatria Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Mahfud MD: Eliezer, Kamu Jantan, Saya Berdoa Divonis Ringan

Mahfud MD: Eliezer, Kamu Jantan, Saya Berdoa Divonis Ringan

Nasional
KPK Undang Menag dan Kepala BPKH, Bahas Biaya Haji

KPK Undang Menag dan Kepala BPKH, Bahas Biaya Haji

Nasional
Tuntut Chuck Putranto 2 Tahun Penjara, Jaksa: Masih Muda Diharapkan Perbaiki Diri

Tuntut Chuck Putranto 2 Tahun Penjara, Jaksa: Masih Muda Diharapkan Perbaiki Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.