Anomali Parlemen di Era Digital

Kompas.com - 14/04/2021, 10:23 WIB
Suasanan Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021). Rapat Paripurna tersebut membahas persetujuan fraksi-fraksi terhadap pertimbangan penggabungan kementerian dan pembentukan kementerian baru serta pidato penutupan masa persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTASuasanan Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021). Rapat Paripurna tersebut membahas persetujuan fraksi-fraksi terhadap pertimbangan penggabungan kementerian dan pembentukan kementerian baru serta pidato penutupan masa persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

SYAHDAN, istilah parlemen terambil dari kata Perancis, parle yang berarti berbicara. Maka, parlemen bisa dimaknai representasi rakyat berbicara.

Wakil rakyat bertugas bicara. Menyuarakan apa yang dikehendaki rakyat soal kehidupan bernegara.

Sayangnya tidak selalu konsep itu berkorelasi dengan faktanya. Iwan Fals pernah menyindir di masa Orde Baru dengan judul lagu Surat untuk Wakil Rakyat yang petikan baitnya,

Wakil rakyat seharusnya merakyat
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu setuju

Tentu, kita semua mengharapkan lagu Iwan Fals tadi tidak kembali populer karena terkoneksi dengan situasi parlemen di masa reformasi. Cukup situasi itu terjadi di masa kegelapan Orde Baru (Orba).

Tulisan Budiman Tanuredjo (Disrupsi Partai Politik, Kompas.id, 10/4/2021:2) seolah mengonfirmasi kekhawatiran di atas.

Tulisnya, “Jarang terdengar suara kritis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat. Rencana pemerintah memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sepi dari kritik politisi DPR”.

Survei Charta Politika, 20-23 Maret 2021, menunjukkan kepercayaan publik pada DPR di angka 61 persen. Kalah dengan TNI (84,4 persen) dan Presiden (83 persen).

Kritik serupa menerpa mitranya senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam suatu forum, Syarif Hidayat (peneliti LIPI), mengkhawatirkan, parlemen tidak lagi menyampaikan voice (aspirasi publik) namun sekadar noise (kebisingan).

Perbincangan soal parlemen itu sendiri, dari sudut akar filosofis, tidak bisa dilepaskan dari gagasan demokrasi. Demokrasi---sebagai gagasan yang sejak lama ditawarkan filsuf Yunani sekitar 2500 silam---menurut Donny Gahral Adian (Teori Militansi, 2011:13-14), sedari awal mengandung paradoks.

Paradoks terletak pada kata yang membentuknya: demos (rakyat) dan kratein (kekuasaan). Demos menyiratkan kesetaraan dan kebebasan. Sementara kratein sebaliknya, menyiratkan sub-ordinasi dan hirarki.

Kesetaraan berseberangan dengan hirarki. Kebebasan bertolak belakang dengan sub ordinasi. Paradoks tersebut teratasi apabila demos diperintah oleh dirinya sendiri (self government).

Idealisme ini sayangnya bertumbukan dengan fakta, demokrasi membutuhkan mediasi atau representasi. Rakyat tidak memerintah dirinya sendiri. Tapi menghasilkan kekuasaan kepada representasi politiknya, baik di eksekutif maupun parlemen.

Konsep ini rupanya, menurut penulis, tidak terbayangkan atau setidaknya terantisipasi, bagaimana jika parlemen punya hidden agenda tersendiri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 18 Mei: Suspek Covid-19 Ada 76.827 Orang

UPDATE 18 Mei: Suspek Covid-19 Ada 76.827 Orang

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 5.628, Pasien Covid-19 Sembuh 1.612.239 Orang

UPDATE 18 Mei: Bertambah 5.628, Pasien Covid-19 Sembuh 1.612.239 Orang

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 172, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.477 Orang

UPDATE 18 Mei: Bertambah 172, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.477 Orang

Nasional
UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.748.230, Tambah 4.185

UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.748.230, Tambah 4.185

Nasional
Satgas: Mekanisme Pelaporan KIPI Vaksinasi Gotong-royong Sama dengan Vaksinasi Pemerintah

Satgas: Mekanisme Pelaporan KIPI Vaksinasi Gotong-royong Sama dengan Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Satgas: Vaksin AstraZeneca yang Penggunaannya Dihentikan Masih Diuji BPOM

Satgas: Vaksin AstraZeneca yang Penggunaannya Dihentikan Masih Diuji BPOM

Nasional
DKI Jadi Provinsi dengan Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah di Tempat Wisata

DKI Jadi Provinsi dengan Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah di Tempat Wisata

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga, Penyandang Disabilitas dan Orang Gangguan Jiwa Masuk Prioritas

Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga, Penyandang Disabilitas dan Orang Gangguan Jiwa Masuk Prioritas

Nasional
Mobilitas ke Pusat Perbelanjaan Jelang Lebaran Meningkat hingga 111 Persen

Mobilitas ke Pusat Perbelanjaan Jelang Lebaran Meningkat hingga 111 Persen

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga Sudah Dimulai di Jakarta

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga Sudah Dimulai di Jakarta

Nasional
Satgas: 264 Pelaku Perjalanan Saat Operasi Ketupat Positif Covid-19

Satgas: 264 Pelaku Perjalanan Saat Operasi Ketupat Positif Covid-19

Nasional
Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Laporkan Firli Cs ke Dewan Pengawas

Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Laporkan Firli Cs ke Dewan Pengawas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

Nasional
Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Nasional
MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X