Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei KedaiKOPI: Gatot Nurmantyo hingga Rizieq Shihab Dinilai Sebagai Tokoh Oposisi yang Layak Jadi Presiden 2024

Kompas.com - 12/04/2021, 16:17 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dinilai sebagai tokoh yang layak menjadi presiden pada Pemilu 2024.

Hal itu diketahui berdasarkan survei yang dilakukan KedaiKOPI pada 29 Maret-4 April 2021, terhadap 1.260 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. 

Para responden yang memiliki rentang usia 25 hingga 40 tahun itu diberi pertanyaan yang sama, yakni siapakah tokoh oposisi yang dinilai layak untuk menjadi presiden pada tahun 2024.

“Selanjutnya ini tokoh oposisi. Ada nama yang sudah tidak asing lagi, ada Pak Gatot Nurmantyo 13,7, dan Pak Rocky Gerung sama dua-duanya, 13,7,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo dalam diskusi virtual, Senin (12/4/2021).

Baca juga: Hasil Survei Kinerja Maruf Amin Rendah, Jubir Wapres: Ya Biasa, Namanya Ban Serep...

Menurut dia, baik Gatot maupun Rocky unggul dalam survei tersebut. Disusul kemudian oleh Rizal Ramli (12,6 persen), Refly Harun (12,4 persen), dan Mardani Ali Sera (11,6 persen).

Selanjutnya, sejumlah nama tokoh oposisi lain yang muncul dengan persentase di bawah 10 persen.

Nama tersebut adalah Emha Ainun Najib dengan angka 9,0 persen, Din Syamsuddin 7,9 persen, Abdullah Hehamahua 7,9 persen, Said Didu 6,7 persen, dan Rizieq Shihab dengan angka 4,5 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com