Kompas.com - 08/04/2021, 16:48 WIB
Kementerian KKP menyelenggarakan simposium hiu dan pari ke-3 di Indonesia secara daring dan luring, mulai dari Rabu (7/4/2021) hingga Kamis (8/4/2021).
DOK. Humas KKP Kementerian KKP menyelenggarakan simposium hiu dan pari ke-3 di Indonesia secara daring dan luring, mulai dari Rabu (7/4/2021) hingga Kamis (8/4/2021).

Kemudian, penyediaan alternatif pekerjaan lainnya bagi nelayan penangkap hiu dan pari, seperti usaha budidaya perikanan, usaha pengolahan ikan, dan usaha ekonomi kreatif; regulasi Menteri KP terkait hasil tangkapan pari Mobulidae Apendiks II CITES.

Penangkapan tersebut cenderung tinggi sebagai hasil sampingan pada perikanan tuna yang beroperasi di perairan Samudera Hindia.

Riset dan strategi pengelolaan sumber daya hiu berikutnya adalah kebijakan kuota ekspor terkait dengan penumpukan stok produk hiu Apendiks II CITES di beberapa lokasi penampungan produk hiu; pembatasan jumlah upaya penangkapan, jumlah mata pancing (kapal rawai permukaan).

Baca juga: Gandeng WWF Indonesia, Santika Bintaro Tidak Gunakan Produk Hiu

Selain itu, ada pula riset dan strategi pelarangan penangkapan hiu dan pari di habitat asuhannya; serta pengendalian penangkapan anakan hiu dan pari yang terkonsentrasi pada daerah penangkapan ikan.

“Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Sakti Wahyu Trenggono berpesan WPPNRI 714 Laut Banda di sebagian atau seluruh wilayahnya akan didorong menjadi wilayah yang no take zone,” ucap Sjarief.

Dengan begitu, lanjut dia, pemerintah pusat akan memberi kesempatan bagi populasi ikan Indonesia untuk bisa tumbuh dan berkembang sehingga dapat bereproduksi.

Baca juga: Menteri KKP Targetkan Bisa Genjot Ekspor Udang ke AS dan China Hingga 250 Persen

Riset mendalam di Teluk Lampung

Lebih lanjut, Sjarief mengatakan, BRSDM juga tengah melaksanakan riset mendalam di Teluk Lampung.

Dar riset tersebut ditemukan juvenile hiu dan pari bycatch oleh nelayan saat mereka menangkap ikan-ikan lain. Maka dari itu, KKP terus berusaha menentukan alat tangkap yang mampu menyortir berbagai spesies gagal atau tidak diinginkan.

“Kami sudah punya alat tangkap jaring. Alat ini dapat menyortir penyu yang tertangkap. Saat ini, kami berpikir teknologi apa yang dibangun untuk bisa menyortir hiu dan pari agar tidak ikut tertangkap bycatch. Hal ni adalah riset yang akan kami kembangkan ke depan,” papar Sjarief.

Baca juga: Apakah Hiu Raksasa Megalodon Masih Hidup?

Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui pula kriteria ekosistem yang dapat memberikan kesempatan pada hiu dan pari untuk berkembang terbagi menjadi tiga, yaitu suhu 25,09 – 30,60 C, salinitas: 31,47 – 34,83 PSU, kedalaman: 13,46 – 65,81 m, substrat: lumpur, pasir, dengan makanan berupa ikan, crustacea, dan molusca.

Sjarief menjelaskan kembali, berdasarkan hasil tangkapan nelayan dan analisis habitat, perairan Lampung saat area kajian diduga kuat sebagai habitat asuhan (nursery ground) hiu dan pari.

Kolaborasi seluruh pihak

Dalam kesempatan tersebut, Sjarief mengatakan, KKP juga bertugas untuk men-trigger perekonomian rakyat agar dapat tumbuh dengan memanfaatkan sumber daya laut yang dimiliki.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Ada Kartel Besar yang Kuasai Sumber Daya Laut Kita....

Pengelolaan laut, kata dia, harus memberikan kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya untuk saat ini dan generasi mendatang.

“Butuh kerja sama seluruh pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah, akademisi, peneliti, Dinas KP, nelayan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hal ini dilakukan untuk bergerak ke depan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengengelolaan alam dengan bijaksana. Let’s save our sharks and rays!,” kata Sjarief.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk Bagi Penanganan Pandemi

Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk Bagi Penanganan Pandemi

Nasional
Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Nasional
Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Nasional
Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Nasional
Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Nasional
Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X