Kompas.com - 07/04/2021, 15:50 WIB
Peta Papua dan Papua Barat Google MapsPeta Papua dan Papua Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia mencatat, ada 19 dugaan pembunuhan yang diduga dilakukan aparat keamanan di Papua dan Papua Barat sepanjang 2020.

"Sepanjang 2020 setidaknya ada 19 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dan Papua Barat dengan total 30 korban," ujar peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya dalam konferensi pers, Rabu (7/4/2021).

Ari menjelaskan, dari total 19 kasus tersebut, 10 terduga pelaku anggota TNI, 4 pelaku terduga anggota kepolisian, dan 5 kasus melibatkan keduanya.

Baca juga: Amnesty Sebut Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar Penghinaan Berat HAM

Dari 19 kasus tersebut, kata Ari, hingga kini tercatat belum ada satu pun vonis yang dikeluarkan Pengadilan Militer maupun pengadilan umum.

"Dari empat kasus yang sedang diproses hukum, tiga kasus anggota TNI masih dalam tahap penyidikan Oditur Militer, dan satu kasus baru pelimpahan ke Kejaksaan Negeri namun belum ada yang divonis," kata dia.

Dalam kasus kekerasan yang terjadi di Bumi Cendrwasih, Amnesty memandang jika aparat keamanan masih melakukan pelanggaran HAM terhadap warga negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelanggaran HAM itu baik terhadap masyarakat adat maupun masyarakat biasa lainnya yang sebagian besar berujung tanpa penghukuman atau impunitas.

Baca juga: Ketua Pansus: Masyarakat Papua Ingin Otsus Dievaluasi Menyeluruh

Ari menegaskan, kekerasan aparat negara di Papua telah terabaikan dengan ambisi pembangunan infrastruktur oleh pemerintah tanpa konsultasi dan paritispasi dari masyarakat Papua itu sendiri.

Menurut dia, pemerintah saat ini masih membatasi akses pemantauan HAM internasional di Papua dan penyelidikan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua.

"Kami percaya di Amnesty, ada hubungan langsung antara impunitas dan terawatnya praktik pelangaran HAM di Papua," ujar Ari.

"Impunitas di Papua membuat pola kekerasan terus berulang dan ini akan melanggengkan praktik kekerasan di Tanah Papua," kata dia.

Baca juga: Mahfud: Pengawasan Penggunaan Dana Otsus Papua Bakal Ditingkatkan



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Wiji Thukul, Aktivis yang Hilang Usai Peristiwa Kudatuli 1996

Mengenang Wiji Thukul, Aktivis yang Hilang Usai Peristiwa Kudatuli 1996

Nasional
Tanda Tanya yang Belum Terjawab dari Kerusuhan 27 Juli 1996...

Tanda Tanya yang Belum Terjawab dari Kerusuhan 27 Juli 1996...

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Penyebab Kerentanan Anak adalah Gagapnya Orangtua Ikuti Teknologi

Kementerian PPPA Sebut Penyebab Kerentanan Anak adalah Gagapnya Orangtua Ikuti Teknologi

Nasional
Gelar Tabur Bunga Peringati Tragedi 27 Juli 1996, PDI-P: Perjuangan Belum Selesai

Gelar Tabur Bunga Peringati Tragedi 27 Juli 1996, PDI-P: Perjuangan Belum Selesai

Nasional
Airlangga: Untuk Mencapai Kekebalan Kelompok, Perlu 208 Juta Penduduk Divaksin

Airlangga: Untuk Mencapai Kekebalan Kelompok, Perlu 208 Juta Penduduk Divaksin

Nasional
Menteri PPPA Sebut Dunia Usaha Punya Peran Penting untuk Perluas Jangkauan Vaksinasi Covid-19 Anak-anak

Menteri PPPA Sebut Dunia Usaha Punya Peran Penting untuk Perluas Jangkauan Vaksinasi Covid-19 Anak-anak

Nasional
718.000 Anak Usia 12-17 Tahun Sudah Terima Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

718.000 Anak Usia 12-17 Tahun Sudah Terima Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Jokowi: Mahasiswa di Jurusan Sama Tak Berarti Kelak Harus Berprofesi Sama

Jokowi: Mahasiswa di Jurusan Sama Tak Berarti Kelak Harus Berprofesi Sama

Nasional
Dewan Guru Besar UI Desak PP 75/2021 Dicabut, Ini Kata Kemendikbud Ristek

Dewan Guru Besar UI Desak PP 75/2021 Dicabut, Ini Kata Kemendikbud Ristek

Nasional
Kasus Suap Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Kasus Suap Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Nasional
Menteri PPPA Minta Penyedia Jasa Lindungi Anak dari Dampak Negatif Internet

Menteri PPPA Minta Penyedia Jasa Lindungi Anak dari Dampak Negatif Internet

Nasional
Pemerintah Diminta Jelaskan Aturan Makan 20 Menit, Puan Nilai Agar Tak Jadi Lelucon

Pemerintah Diminta Jelaskan Aturan Makan 20 Menit, Puan Nilai Agar Tak Jadi Lelucon

Nasional
Kasus Aa Umbara, KPK Dalami Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos

Kasus Aa Umbara, KPK Dalami Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos

Nasional
Polri: Pengawasan Waktu Makan 20 Menit Tugas Satgas Covid-19

Polri: Pengawasan Waktu Makan 20 Menit Tugas Satgas Covid-19

Nasional
Kebijakan Migrasi ke TV Digital di Tengah Pandemi Dinilai Memberatkan

Kebijakan Migrasi ke TV Digital di Tengah Pandemi Dinilai Memberatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X