Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kembangkan Riset Perikanan dan Kelautan, BRSDM Siap Dukung 3 Program Prioritas KKP

Kompas.com - 07/04/2021, 14:32 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Saat ini, pengembangan SDM dilakukan melalui pelatihan berupa online training yang disebut Classical Blended Full Online Training.

Terkait digitalisasi pelatihan, dikenal aplikasi pembelajaran daring perikanan (e-Jaring) dan electronic millennial learning (e-Milea).

Selain itu, kegiatan penyuluhan berupa pendampingan kelompok-kelompok usaha masyarakat kelautan dan perikanan juga dilakukan para penyuluh yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Para penyuluh tersebut sehari-harinya bertugas secara mobile mendampingi kelompok-kelompok tersebut di wilayah kerjanya masing-masing dalam meningkatkan usaha mereka dan melaporkannya secara berkala.

Baca juga: Menteri KP Minta TNI AL Optimalkan Potensi Budidaya Perikanan di Pesisir

Pengembangan SDM melalui penyuluhan saat ini juga dilakukan melalui digitalisasi penyuluhan.

Sebagai informasi, Rakernis BRSDM ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KKP Tahun 2021 yang diselenggarakan di Bandung, Senin-Selasa, 5-6 April 2021.

Pada rakernis tersebut, BRSDM menandatangani tiga naskah kerja sama.

Pertama, nota kesepakatan antara BRSDM dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat tentang Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan serta Pengembangan Riset dan SDM KP di kabupaten tersebut.

Kedua, Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Kelautan BRSDM dengan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung tentang Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Teknologi Kelautan.

Ketiga, Rencana Kerja Aksi (Work Plan) Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Pusat Pelatihan Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan BRSDM dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) tentang Increasing Trade Capacities of Selected Value Chains Within The Fisheries Sector in Indonesia-Extension Global Quality And Standards Programme (GQSP) Indonesia Smart-Fish 2.

Baca juga: KKP Tangkap 2 Kapal Maling Ikan Asal Vietnam di Laut Natuna Utara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com