Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SMRC: Responden Pendukung Anies Paling Tinggi Menolak Pembubaran FPI

Kompas.com - 07/04/2021, 08:51 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan bahwa warga yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden cenderung menolak pembubaran Front Pembela Islam (FPI).

"Yang paling banyak tidak setuju dengan pembubaran FPI datang dari massa pemilih Anies Baswedan yaitu 73 persen," kata Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, dalam rilis survei daring, Selasa (6/4/2021).

Selanjutnya, ada 55 persen pendukung Sandiaga Uno yang menolak pembubaran FPI, dan 41 persen pendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Dua Polisi yang Diduga Tembak Anggota Laskar FPI Ditetapkan Jadi Tersangka


Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk mendukung pembubaran FPI adalah warga yang mendukung pencalonan presiden Tri Rismarini yakni 86 persen, dan Ganjar Pranowo sebesar 80 persen.

Survei juga memperlihatkan bahwa warga yang mendukung Partai Amamat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta bertempat tinggal di DKI Jakarta juga cenderung menolak pembubaran FPI.

Sebanyak 76 persen pendukung PAN menolak pembubaran tersebut, 68 persen merupakan pendukung PKS, 66 persen pendukung PPP, 55 persen pendukung Demokrat, dan 52 persen pendukung Gerindra.

Sementara, kecenderungan terkuat untuk mendukung pembubaran FPI datang dari warga yang memilih PDI Perjuangan yakni 88 persen, Nasdem sebesar 72 persen, dan PKB sebanyak 70 persen.

Baca juga: Survei SMRC, Mayoritas Responden Setuju Pembubaran HTI dan FPI

Kemudian, warga DKI yang menolak pembubaran FPI sebesar 66 persen, 53 persen merupakan warga Banten, 48 persen masyarakat Sumatera, 45 persen warga Jawa Barat, dan 23 persen warga Jawa Tengah serta DI Yogyakarta.

Sementara, yang paling kuat mendukung pembubaran FPI adalah warga Jawa Timur yakni mencapai 78 persen.

“Ini menunjukkan yang tidak setuju dengan langkah pemerintah membubarkan FPI tahun lalu dapat diidentifikasi berdasarkan klaster tertentu,” ujar Saidiman.

Baca juga: Kabareskrim: Seorang Polisi yang Jadi Terlapor Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Meninggal Dunia

Adapun secara keseluruhan, 59 persen masyarakat menyatakan setuju dengan pembubaran FPI, sementara yang tidak setuju 35 persen.

Untuk diketahui, survei berskala nasional ini digelar pada 28 Februari sampai 5 Maret 2021.

Survei melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan 3,07 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com