Salin Artikel

SMRC: Responden Pendukung Anies Paling Tinggi Menolak Pembubaran FPI

"Yang paling banyak tidak setuju dengan pembubaran FPI datang dari massa pemilih Anies Baswedan yaitu 73 persen," kata Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, dalam rilis survei daring, Selasa (6/4/2021).

Selanjutnya, ada 55 persen pendukung Sandiaga Uno yang menolak pembubaran FPI, dan 41 persen pendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk mendukung pembubaran FPI adalah warga yang mendukung pencalonan presiden Tri Rismarini yakni 86 persen, dan Ganjar Pranowo sebesar 80 persen.

Survei juga memperlihatkan bahwa warga yang mendukung Partai Amamat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta bertempat tinggal di DKI Jakarta juga cenderung menolak pembubaran FPI.

Sebanyak 76 persen pendukung PAN menolak pembubaran tersebut, 68 persen merupakan pendukung PKS, 66 persen pendukung PPP, 55 persen pendukung Demokrat, dan 52 persen pendukung Gerindra.

Sementara, kecenderungan terkuat untuk mendukung pembubaran FPI datang dari warga yang memilih PDI Perjuangan yakni 88 persen, Nasdem sebesar 72 persen, dan PKB sebanyak 70 persen.

Kemudian, warga DKI yang menolak pembubaran FPI sebesar 66 persen, 53 persen merupakan warga Banten, 48 persen masyarakat Sumatera, 45 persen warga Jawa Barat, dan 23 persen warga Jawa Tengah serta DI Yogyakarta.

Sementara, yang paling kuat mendukung pembubaran FPI adalah warga Jawa Timur yakni mencapai 78 persen.

“Ini menunjukkan yang tidak setuju dengan langkah pemerintah membubarkan FPI tahun lalu dapat diidentifikasi berdasarkan klaster tertentu,” ujar Saidiman.

Adapun secara keseluruhan, 59 persen masyarakat menyatakan setuju dengan pembubaran FPI, sementara yang tidak setuju 35 persen.

Untuk diketahui, survei berskala nasional ini digelar pada 28 Februari sampai 5 Maret 2021.

Survei melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan 3,07 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/07/08510521/smrc-responden-pendukung-anies-paling-tinggi-menolak-pembubaran-fpi

Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke