Kompas.com - 05/04/2021, 19:25 WIB
Terdakwa kasus dugaan pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/4/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ATerdakwa kasus dugaan pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak permohonan terdakwa kasus suap, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, untuk menjadi justice collaborator (JC).

Djoko menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice dan kasus kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Menurut hakim, Djoko tidak memenuhi syarat untuk menjadi JC sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

"Majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak memenuhi kriteria ditetapkan sebagai JC sehingga permohonan saudara tidak dikabulkan," ujar hakim anggota Saifudin Zuhri, Senin (5/4/2021), dikutip dari Kompas TV.

Baca juga: Kasus Suap Red Notice dan Fatwa MA, Djoko Tjandra Divonis 4,5 Tahun Penjara

Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, syarat pengabulan permohonan JC yakni pelaku tindak pidana mengakui kejahatan yang dilakukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, pemohon bukan pelaku utama dalam kejahatan, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.

Sedangkan, hakim menilai Djoko tidak mengakui perbuatannya karena meragukan penyerahan uang sebesar 500 ribu dolar AS dari adik iparnya, Heriyadi Angga Kusuma, kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Baca juga: Djoko Tjandra Divonis Hukuman Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

Selain itu majelis hakim menolak alasan Djoko yang mengaku tidak mengetahui aliran uang Rp 10 miliar yang diserahkan pada Tommy Sumardi.

Sebab pada kesaksian sebelumnya, Djoko mengatakan bahwa dirinya memilih Tommy untuk menjadi perantara karena mengetahui koneksi Tommy di lingkungan pejabat Kepolisian.

"Dengan demikian terdakwa telah mengetahui kepada siapa uang tersebut diberikan untuk mengurus red notice, penghapusan status DPO atas nama terdakwa," papar Saifudin.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Calon Hakim Agung Dwiwarso Anggap Penanganan Kasus Narkoba Tak Bisa Represif

Calon Hakim Agung Dwiwarso Anggap Penanganan Kasus Narkoba Tak Bisa Represif

Nasional
Mahfud Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Pemulihan Pasca-pandemi Covid-19

Mahfud Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Pemulihan Pasca-pandemi Covid-19

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai Hukuman Mati Masih Diperlukan dalam Keadaan Khusus

Calon Hakim Agung Nilai Hukuman Mati Masih Diperlukan dalam Keadaan Khusus

Nasional
Kasetpres: Anggaran Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan Sudah Dialokasikan di APBN

Kasetpres: Anggaran Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan Sudah Dialokasikan di APBN

Nasional
Menko PMK Temukan Banyak Warga Kampung Nelayan yang Belum Terima Bansos

Menko PMK Temukan Banyak Warga Kampung Nelayan yang Belum Terima Bansos

Nasional
Wapres: Diperlukan Koordinasi Gubernur DKI, Jabar, dan Banten dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Aglomerasi Jabodetabek

Wapres: Diperlukan Koordinasi Gubernur DKI, Jabar, dan Banten dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Aglomerasi Jabodetabek

Nasional
Percepat Penanganan Covid-19, Wapres Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

Percepat Penanganan Covid-19, Wapres Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa dan Bali...

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa dan Bali...

Nasional
Luhut Sebut Kegiatan Ekonomi Bisa Dibuka Bertahap September, Ini Syaratnya

Luhut Sebut Kegiatan Ekonomi Bisa Dibuka Bertahap September, Ini Syaratnya

Nasional
Indonesia Terima Tambahan Dukungan Penanganan Pandemi dari AS Senilai 30 Juta Dollar AS

Indonesia Terima Tambahan Dukungan Penanganan Pandemi dari AS Senilai 30 Juta Dollar AS

Nasional
Wapres Minta Jangan Ada Ego Kewilayahan pada Penanganan Covid-19 Jabodetabek

Wapres Minta Jangan Ada Ego Kewilayahan pada Penanganan Covid-19 Jabodetabek

Nasional
Aturan soal Sekolah, Resepsi Pernikahan, hingga Perkantoran Saat PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Aturan soal Sekolah, Resepsi Pernikahan, hingga Perkantoran Saat PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Tak Sulitkan Masyarakat

Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Tak Sulitkan Masyarakat

Nasional
Jusuf Kalla Minta Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Jusuf Kalla Minta Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Penjelasan Istana soal Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19

Penjelasan Istana soal Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X