Kompas.com - 05/04/2021, 17:36 WIB
Terdakwa kasus dugaan pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/4/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ATerdakwa kasus dugaan pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/4/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara kepada Djoko Tjandra, terdakwa kasus suap terkait penghapusan red notice dan kasus kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Vonis majelis hakim ini lebih berat ketimbang tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umun (JPU).

Sebelumnya, JPU menuntut Djoko Tjandra dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda Rp 100 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis dalam sidang pembacaan vonis  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (5/4/2021).

Baca juga: Kasus Suap Red Notice dan Fatwa MA, Djoko Tjandra Divonis 4,5 Tahun Penjara

Majelis hakim menyatakan Djoko terbukti melakukan suap sebesar 200.000 dollar Singapura dan 379.000 dollar AS kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, melalui rekannya Tommy Sumardi.

Selain itu, Djoko dianggap terbukti memberi uang sejumlah 100.000 dollar AS pada mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun Djoko juga dianggap terbukti memberikan uang 500.000 dollar AS kepada mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari, untuk mengurus Fatwa MA agar lolos dalam pidana kasus Bank Bali.

Baca juga: Divonis Hari ini, Djoko Tjandra: Yakin Dong Lebih Ringan

Majelis hakim juga menilai, Djoko Tjandra terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Pinangki dan Andi Irfan Jaya pada pemufakatan fatwa MA.

Ketiganya menjanjikan pemberian uang sejumlah 10 juta dollar AS pada pejabat di Kejaksaan Agung dan MA.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Rekor Bertambah 15.308, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.033.421

UPDATE: Rekor Bertambah 15.308, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.033.421

Nasional
Pemerintah Minta DPR Bahas Isu Krusial dalam RKUHP, Jangan Langsung Sahkan

Pemerintah Minta DPR Bahas Isu Krusial dalam RKUHP, Jangan Langsung Sahkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Tak Kenal Status Ekonomi, Suku, Maupun Agama

Jokowi: Covid-19 Tak Kenal Status Ekonomi, Suku, Maupun Agama

Nasional
Wapres Dorong Konversi BPD Jadi Bank Syariah Dipercepat

Wapres Dorong Konversi BPD Jadi Bank Syariah Dipercepat

Nasional
Kemenkes: Stok Tabung Oksigen Masih Cukup, tetapi Mengkhawatirkan

Kemenkes: Stok Tabung Oksigen Masih Cukup, tetapi Mengkhawatirkan

Nasional
Jokowi: Saya Minta Hal Sederhana, Tinggallah di Rumah jika Tak Ada Kebutuhan Mendesak

Jokowi: Saya Minta Hal Sederhana, Tinggallah di Rumah jika Tak Ada Kebutuhan Mendesak

Nasional
BKN Sebut Distribusi Guru PNS Masih Terkonsentrasi di Jawa

BKN Sebut Distribusi Guru PNS Masih Terkonsentrasi di Jawa

Nasional
Pemerintah Pusat Disarankan Beri Dana ke Pemda untuk Tingkatkan Tes PCR

Pemerintah Pusat Disarankan Beri Dana ke Pemda untuk Tingkatkan Tes PCR

Nasional
Soal RKUHP, Komisi III DPR Hanya Akan Bahas Pasal-pasal Kursial

Soal RKUHP, Komisi III DPR Hanya Akan Bahas Pasal-pasal Kursial

Nasional
Hasil TWK Jadi Misteri, Eks Pimpinan KPK: Kesannya Sangat Kuat Ada yang Disembunyikan

Hasil TWK Jadi Misteri, Eks Pimpinan KPK: Kesannya Sangat Kuat Ada yang Disembunyikan

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan PPKM Mikro Paling Tepat: Tak Matikan Ekonomi Rakyat

Jokowi Ungkap Alasan PPKM Mikro Paling Tepat: Tak Matikan Ekonomi Rakyat

Nasional
Jokowi: Jangan Tolak Vaksin, Agama Apa Pun Tak Ada yang Melarang

Jokowi: Jangan Tolak Vaksin, Agama Apa Pun Tak Ada yang Melarang

Nasional
Anggota DPR Nilai Kebiasaan Masyarakat Selesaikan Persoalan ke Ranah Pidana Harus Diubah

Anggota DPR Nilai Kebiasaan Masyarakat Selesaikan Persoalan ke Ranah Pidana Harus Diubah

Nasional
Kemenkes: Ada Kecenderungan Varian Delta Juga Menyerang Kelompok 18 Tahun ke Bawah

Kemenkes: Ada Kecenderungan Varian Delta Juga Menyerang Kelompok 18 Tahun ke Bawah

Nasional
Jokowi: PPKM Mikro Belum Menyeluruh, Saya Minta Komitmen Kepala Daerah

Jokowi: PPKM Mikro Belum Menyeluruh, Saya Minta Komitmen Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X