Kompas.com - 29/03/2021, 10:00 WIB
Ilustrasi mudik SHUTTERSTOCKIlustrasi mudik

"Kami tidak ada refund ya. Sudah pasti itu tidak ada. Tapi jadi ganti tanggal saja. Tanggal menginapnya nanti diganti. Pokoknya nanti silakan cari tanggal yang mereka bisa pergi," tutur dia.

Baca juga: Bandara Soekarno-Hatta Tetap Beroperasi walau Ada Larangan Mudik Lebaran 2021

Soal refund tiket perjalanan wisata

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Asita Budijanto Ardiansjah menilai wajar kebijakan pemerintah untuk melarang mudik Lebaran 2021 demi menekan penyebaran Covid-19.

Oleh karena itu, ia melihat bahwa Biro Perjalanan Wisata (BPW) juga pasti mendukung kebijakan tersebut.

"Larangan mudik menurut kami masih cukup wajar karena saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya vaksinasi, grafik Covid-19 juga sudah mulai turun. Jadi jangan sampai mobilitas massal pada saat mudik membuat klaster baru atau covid naik lagi," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu.

Lebih lanjut, Budi juga berpandangan bahwa aktivitas pariwisata pada saat mudik Lebaran tidak terlalu signifikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berpegang hal tersebut, ia menyebut pihaknya juga mengikuti kebijakan larangan mudik.

Meski begitu, Budi mengingatkan pemerintah agar di satu sisi perlu menyelesaikan program vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Soal Larangan Mudik, Anies Jelaskan Kemungkinan Pemberlakuan SIKM

"Sebab, seperti yang saya katakan sebelumnya. Kunci dari pemulihan pariwisata itu adalah vaksinasin," nilai dia.

Budi mengaku Asita sudah menyiapkan tindaklanjut dari kebijakan larangan mudik. Salah satunya membantu masyarakat dalam proses refund atau pengembalian biaya.

"Jika ada refund-refund yang timbul, Asita akan membantu, selama pembelian melalui BPW anggota Asita," katanya.

Respons DPR

Sementara itu, DPR juga mendukung kebijakan larangan mudik untuk menekan penyebaran Covid-19.

Wakil Ketua Komisi V Syarief Abdullah Alkadrie menilai keputusan pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 merupakan langkah yang baik.

Sebab, menurutnya keputusan melarang mudik untuk meminimalisasi potensi penyebaran virus corona.

"Soalnya kita ini kan belum aman," ujar Syarief dalam keterangannya, Jumat (26/3/2021).

Syarief melihat, kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia masih belum terkendali. Namun di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Kalimantan Barat itu menilai upaya menekan penyebaran Covid-19 masih belum maksimal.

Baca juga: Saran Epidemiolog agar Larangan Mudik Efektif Cegah Penularan Covid-19

"Jumlah vaksinasi kan juga belum mencapai separuh atau target vaksinasi," nilai dia.

Dengan alasan itu, Syarief mengkhawatirkan jika pemerintah justru mengizinkan mudik Lebaran tahun ini.

Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo mengatakan, kebijakan itu tepat dilakukan karena Indonesia masih belum bisa mengendalikan pandemi.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Nasional
Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Nasional
Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Nasional
Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Nasional
Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Nasional
Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Nasional
'Air Power' Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

"Air Power" Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Nasional
Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Nasional
Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Nasional
KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah 'On The Track', Jangan Cederai

Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah "On The Track", Jangan Cederai

Nasional
Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.