Moeldoko dan Nazaruddin Tak Hadiri Konpers di Hambalang, Ini Penjelasan Demokrat Versi KLB

Kompas.com - 27/03/2021, 06:11 WIB
Juru bicara kubu kontra-AHY atau kubu KLB Deli Serdang Muhammad Rahmad dalam konferensi pers di Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis (25/3/2021). YouTube.com/Kompas TVJuru bicara kubu kontra-AHY atau kubu KLB Deli Serdang Muhammad Rahmad dalam konferensi pers di Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis (25/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tokoh dari kubu Kongres Luar Biasa (KLB), yakni Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin diketahui tidak menghadiri konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (25/3/2021).

Hal ini yang kemudian menimbulkan perbincangan di media massa mengapa kedua tokoh kubu KLB tersebut tak hadir.

Salah satu penggagas KLB, Darmizal menjelaskan, Moeldoko tidak hadir di Hambalang karena konferensi pers dilakukan pada hari Kamis yang merupakan hari kerja.

Menurut dia, Moeldoko tengah menjalankan tugas negara sebagai KSP pada saat itu, sehingga tidak dapat hadir.

"Kalau hari kerja kita bawa pemimpin kita, ketua umum kami ke arena politik praktis, maka itu tidak baik di dalam sistem kepemerintahan. Beliau itu kan ketua umum kami, tapi juga kan pembantu presiden," kata Darmizal saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Ingatkan soal Anggaran Triliun untuk Bangun Hambalang, Max Sopacua Harap Kasusnya Dibuka Lagi

Menurut dia, Moeldoko harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan partai.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Maka ada pepatahnya begini. Kepentingan partai di atas kepentingan keluarga dan golongan. Kepentingan negara di atas kepentingan partai. Jadi ketika beliau menjalankan tugas negara, maka kami yang menjalankan tugas partai," ujarnya.

Meski Moeldoko tidak hadir, menurut dia, kubu KLB tetap ikhlas dan menerima hal tersebut. Sebab, ia menilai Moeldoko sudah melakukan hal yang tepat, yaitu mendahulukan kepentingan negara.

Sebaliknya, kata dia, pekerjaan atau tugas Moeldoko dalam partai masih bisa diwakili oleh pengurus KLB dalam kondisi tertentu misalnya hari kerja.

"Jadi kami ikhlas beliau tidak hadir pada saat beliau menjalankan tugas negara. Tidak hadir mengurus kepentingan partai, karena masih ada kami-kami ini. Bisa diwakili oleh kami dalam konferensi pers, dan memang harus begitu," tuturnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Nasional
BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Nasional
DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

Nasional
Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Nasional
Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Nasional
Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Nasional
DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

Nasional
KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

Nasional
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional dan Tambah Kapasitas BOR di RS

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional dan Tambah Kapasitas BOR di RS

Nasional
Pemerintah dan DPR Disebut Sepakat Akan Masukkan RUU KUHP ke Prolegnas Prioritas Bulan Juli

Pemerintah dan DPR Disebut Sepakat Akan Masukkan RUU KUHP ke Prolegnas Prioritas Bulan Juli

Nasional
Moeldoko: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Segera Disahkan

Moeldoko: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Segera Disahkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X