ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat

Kompas.com - 22/03/2021, 18:09 WIB
Tersangka MUF (batik biru) yang merupakan Kepala Desa Banjar Manis, Tanggamus saat penahanan di Kejari Tanggamus, Rabu (17/3/2021). Tersangka dinyatakan telah menilap dana desa mencapai Rp 600 juta pada 2018 dan 2019. FOTO: Dok. Kejari TanggamusTersangka MUF (batik biru) yang merupakan Kepala Desa Banjar Manis, Tanggamus saat penahanan di Kejari Tanggamus, Rabu (17/3/2021). Tersangka dinyatakan telah menilap dana desa mencapai Rp 600 juta pada 2018 dan 2019.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Hal itu disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhan menyusul temuan tentang maraknya kasus korupsi yang dilakukan melibatkan pejabat dari perangkat desa.

Berdasarkan data ICW, sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa.

Data ini tersebut menunjukan bahwa praktik korupsi marak dilakukan oleh perangkat desa setelah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta.

Baca juga: Mantan Kades di Bogor Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 905 Juta

“Selama kurun waktu lima tahun terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Ini penting untuk dipikirkan lebih jauh oleh pemerintah, kenapa perangkat desa ini setiap tahun selalu mendominasi terdakwa-terdakwa kasus korupsi,” jelas Kurnia, dalam konferensi pers virtual tentang Laporan Hasil Pemantauan Persidangan Korupsi 2020 oleh ICW, Senin (22/3/2021).

Menurut Kurnia, jika mengacu pada data tersebut, pemerintah harus melakukan evaluasi kinerja dan pemantauan pada penggunaan dana desa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, data ICW menunjukan fakta bahwa isu-isu penyelewangan penggunaan dana desa marak terjadi.

“Berarti ada isu pengelolaan dana desa di sana yang masih banyak diselewengkan oleh aparatur desa itu sendiri,” katanya.

Kurnia juga mengatakan bahwa kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa mencapai total Rp 111 miliar.

Angka ini menempati posisi kedua kerugian negara pada 2020, setelah praktek korupsi yang dilakukan oleh klaster politik yakni anggota legilatif dan kepala daerah yang sebesar Rp 115 miliar.

“Kerugian negara untuk klaster politik mencapai Rp 115 miliar. Sedangkan klaster perangkat desa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 111 miliar. Lalu untuk BUMN atau BUMD sendiri mencapai Rp 38 miliar,” imbuh Kurnia.

Sebagai informasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berencana akan menggelontorkan dana desa sebesar Rp 72 triliun di tahun 2021.

Baca juga: Dibangun Menggunakan Dana Desa, Greenhouse Hidroponik Berisi Aneka Sayuran Hadir di Belitung

Hal itu dsiampaikannya dalam pidato pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada 21 November 2020 lalu.

Dana tersebut harapannya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dalam jumlah besar dan masif.

Penyaluran dana tersebut, menurut Abdul, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan membantu kegiatan ekonomi di desa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Komisi VIII DPR Minta Menag Hindari Pernyataan yang Kontraproduktif dan Bikin Gaduh

Ketua Komisi VIII DPR Minta Menag Hindari Pernyataan yang Kontraproduktif dan Bikin Gaduh

Nasional
Kontras Desak Menteri Yaqut Minta Maaf Atas Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Kontras Desak Menteri Yaqut Minta Maaf Atas Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Menag Yaqut Tegaskan Kemenag Bukan hanya untuk NU

Menag Yaqut Tegaskan Kemenag Bukan hanya untuk NU

Nasional
Jokowi Teken PP, KPK Kini Bisa Lelang Benda Sitaan Sejak Kasus dalam Penyidikan

Jokowi Teken PP, KPK Kini Bisa Lelang Benda Sitaan Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Survei Elektabiltas Capres 2024, Ganjar Urutan Pertama Diikuti Prabowo dan Anies Baswedan

Survei Elektabiltas Capres 2024, Ganjar Urutan Pertama Diikuti Prabowo dan Anies Baswedan

Nasional
Survei Poltracking: 67,4 Persen Responden Puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf

Survei Poltracking: 67,4 Persen Responden Puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf

Nasional
Tanggapi Pernyataan Menag Yaqut, Pimpinan DPR: Kemenag untuk Semua Agama

Tanggapi Pernyataan Menag Yaqut, Pimpinan DPR: Kemenag untuk Semua Agama

Nasional
Waketum Gerindra: Seharusnya Menteri Agama Mengayomi Semua Golongan

Waketum Gerindra: Seharusnya Menteri Agama Mengayomi Semua Golongan

Nasional
Kasetwapres Jadi Dubes Prancis, Jubir: Wapres Sudah Siapkan Pelaksana Tugas

Kasetwapres Jadi Dubes Prancis, Jubir: Wapres Sudah Siapkan Pelaksana Tugas

Nasional
Siapakah Gubernur yang Bakal Jadi Capres 2024?

Siapakah Gubernur yang Bakal Jadi Capres 2024?

Nasional
Profil Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang Baru Dilantik Jokowi

Profil Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang Baru Dilantik Jokowi

Nasional
Kasus Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Dodi Alex Noerdin sebagai Saksi

Kasus Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Dodi Alex Noerdin sebagai Saksi

Nasional
Kata Istana soal Pengganti Fadjroel Rachman sebagai Juru Bicara Presiden

Kata Istana soal Pengganti Fadjroel Rachman sebagai Juru Bicara Presiden

Nasional
Soal Kemenag Hadiah untuk NU, Menag: Saya Sampaikan di Forum Internal, Ibarat Obrolan Suami-Istri

Soal Kemenag Hadiah untuk NU, Menag: Saya Sampaikan di Forum Internal, Ibarat Obrolan Suami-Istri

Nasional
PCR Jadi Syarat Penerbangan, Komisi V DPR Minta Pemerintah Evaluasi Inmendagri

PCR Jadi Syarat Penerbangan, Komisi V DPR Minta Pemerintah Evaluasi Inmendagri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.