Satgas Sebut Penyaluran Dana Desa untuk Posko Penanganan Covid-19 Belum Merata

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, posko penanganan Covid-19 di sejumlah desa terkendala dana.

Berdasar laporan sejumlah desa, ditemukan bahwa penyaluran dana desa untuk operasional posko penanganan Covid-19 belum merata.

"Berdasarkan hasil pelaporan beberapa desa yang bergilir untuk memaparkan perkembangan kinerja poskonya saat ini kendala ialah kecepatan penyaluran dana desa  yang belum merata," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: UPDATE: 1,36 Juta Kasus Covid-19 dan Permintaan Jokowi Tak Turunkan Testing

Menurut Wiku, beberapa desa menangani persoalan tersebut dengan melakukan pengumpulan dana desa secara sukarela sebagai dana talangan. Hal ini, kata dia, mencerminkan kemandirian.

Kendati demikian, Wiku berjanji untuk membantu proses pencairan dana desa agar operasional posko penanganan Covid-19 tingkat desa dapat berjalan lebih lancar.

"Saya sebagai pihak pemerintah daerah yang berada di atas tingkatan administrasi desa dapat membantu proses pencairan dana desa tersebut untuk bisa menjadi lebih lancar," ujarnya.

Adapun pembentukan posko penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan merupakan turunan kebijakan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang mulai berlaku sejak 9 Februari 2021.

Hingga akhir Februari 2021, kata Wiku, terdapat 22.832 posko yang terbentuk di 30 provinsi di Indonesia.

Posko yang paling banyak terbentuk yakni di Jawa Barat sebanyak 6.873 posko, Jawa Tengah dengan 6.475 posko, dan Jawa Timur sebanyak 4.216 posko.

Baca juga: KPK Dalami Dugaan Vendor yang Khusus Dipilih untuk Proyek Bansos Covid-19

Ada sejumlah kegiatan yang dilakukan posko. Edukasi dan sosialisasi 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) ke masyarakat menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan hingga mencapai lebih dari 1 juta kali.

Kemudian pembagian masker mencapai lebih dari 200.000 kegiatan, dan penegakan disiplin dengan total lebih dari 130.000 kegiatan.

"Saya berharap provinsi yang berpartisipasi dalam pembuatan posko di tingkat desa atau kelurahan dalam rangka menjalankan PPKM mikro dapat semakin bertambah jumlahnya," kata Wiku.