Kompas.com - 18/03/2021, 16:50 WIB
Layar menampilkan suasana sidang perdana kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jakarta, Selasa (16/3/2021). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoLayar menampilkan suasana sidang perdana kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jakarta, Selasa (16/3/2021). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengingatkan para pihak yang berperkara wajib menghormati persidangan meski dilakukan secara virtual.

Mukti menanggapi sidang perdana mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) yang digelar secara virtual, Selasa (16/3/2021). Pihak Rizieq dan kuasa hukumnya ingin terdakwa dihadirkan langsung. Sidang bahkan sempat ricuh.

"KY mengimbau agar publik dapat menghormati lembaga peradilan agar marwah dan kewibawaan lembaga peradilan benar-benar terjaga dengan baik. Publik juga diminta untuk menghormati pengadilan dan profesi hakim," ungkap Mukti dalam keterangannya yang diunggah di laman KY, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Soal Disparitas Putusan Hakim Termasuk Vonis Nurhadi, Ini Tanggapan KY

Ia mengungkapkan, sidang virtual telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik.

Pengadilan diharapkan terus memberi pelayanan kepada masyarakat secara optimal meski di tengah pandemi Covid-19.

KY menilai, sidang virtual menjadi solusi penyelesaian perkara saat pandemi.

"Perihal sidang virtual dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi pencari keadilan. Penyesuaian ini adalah mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan para pihak," tuturnya.

Baca juga: Sidang Perdana Rizieq Shihab, Kemarahan Munarman hingga Peringatan Hakim ke Jaksa

Lebih lanjut, Mukti menerangkan, KY berwenang menjaga martabat dan kehormatan hakim, dengan cara melakukan pengawasan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, sekaligus melakukan advokasi terhadap hakim yang direndahkan martabatnya.

KY pun bakal memantau persidangan kasus tersebut.

"Apabila KY menemukan dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim, atau perilaku merendahkan martabat hakim oleh para pihak maka KY akan memproses lebih lanjut," ucap Mukti.

Adapun kericuhan itu terjadi dalam sidang perkara nomor 225/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim terkait kasus kontroversi tes usap (swab test) Rizieq di RS Ummi, Bogor. Dalam sidang itu, Rizieq duduk sebagai terdakwa.

Baca juga: Kasus-kasus yang Menyeret Rizieq Shihab ke Pengadilan dari Era Megawati, SBY, hingga Jokowi

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nasional
Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Nasional
Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

Nasional
Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

Nasional
KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

Nasional
Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Nasional
Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.