Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dua Strategi Jokowi Ini Diharapkan Turunkan Angka Stunting Jadi 14 Persen

Kompas.com - 18/03/2021, 16:25 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IKPMK) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Wiryanta mengungkapkan dua strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan angka stunting (kekerdilan) di Indonesia menjadi 14 persen pada 2024.

“Pertama, Presiden Jokowi menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksanaan penanganan penurunan angka stunting,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (18/3/2021).

Kedua, lanjut Wiryanta, pemerintah akan fokus pada program penurunan stunting di sepuluh provinsi yang memiliki tingkat prevalensi tertinggi di Indonesia.

Adapun 10 provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat (Sulbar), Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Baca juga: Jokowi Tunjuk BKKBN Pimpin Percepatan Penurunan Stunting

Perlu diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi telah menargetkan angka stunting di Indonesia turun menjadi 14 persen pada 2024.

"Target tersebut bukanlah angka yang mudah. Akan tetapi, saya meyakini kalau dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini tidak sulit untuk dicapai," kata Jokowi, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Penurunan stunting di Indonesia saat ini tengah ditangani secara serius oleh pemerintah. Terbukti, angka stunting berhasil diturunkan menjadi 27,6 persen pada 2019. Sebelumnya, angka stunting di 2016 mencapai 37 persen.

Menurut Wiryanta, penurunan stunting di Tanah Air akan berhasil bila para menteri dan kepala daerah hinggal level terendah terus mendukung program itu.

Baca juga: Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

“Pemerintah pusat harus mengajak para gubernur, bupati dan walikota, serta kepala desa di sepuluh provinsi tersebut untuk konsentrasi dan fokus dalam menurunkan stunting. Sebab, tugas ini menjadi tanggung jawab bersama”, katanya.

Strategi baru pemerintah capai target Jokowi

Pada kesempatan tersebut Wiryanta mengatakan, pemerintah memiliki strategi baru untuk mencapai target stunting yang diargetkan Jokowi.

“Jadi, pemerintah harus mencapai penurunan angka stunting 2,5 persen per tahun. Kalau menggunakan cara sebelumnya pasti sulit untuk mencapai target tersebut,” imbuhnya.

Oleh karena itu, sambung Wiryanta, pemerintah sudah merumuskan cara baru untuk mencapai target dari Presiden Jokowi.

Baca juga: Penyebab Anak Stunting Tak Cuma Faktor Kurang Gizi

Adapun caranya dengan pemutakhiran data stunting. Metode tersebut menjadi hal yang penting untuk memulai program penurunan stunting agar mencapai target pada 2024.

“BKKBN selaku koordinator saat ini sedang melakukan pemutakhiran data stunting. Data tersebut akan menjadi dasar strategi pencegahan dan penanganan stunting hingga tingkat kabupaten atau kota, serta desa dan kelurahan”, ujarnya.

Selain pemutakhiran data, Wiryanta mengaku, pemerintah juga fokus pada penanganan berbagai faktor penyebab stunting.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com