Kompas.com - 25/01/2021, 16:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memimpin Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Hal tersebut dilakukan untuk menurunkan angka stunting dari saat ini yang mencapai 27 persen ke 14 persen pada 2024 mendatang.

"Dan telah diputuskan bahwa sebagai ketua pelaksana dari program luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah BKKBN," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers usai rapat terbatas, Senin (25/1/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Muhadjir mengatakan, dalam rapat kabinet terbatas, Presiden Jokowi memberikan arahan supaya di antara kementerian dan lembaga ada satu yang bertanggung jawab sebagai ketua pelaksana penanganan stunting.

Hal tersebut dimaksudkan agar ada kejelasan siapa yang harus bertanggung jawab dalam penanganan stunting di Tanah Air.

Muhadjir mengatakan, nantinya kegiatan BKKBN akan didukung kementerian/lembaga terkait lainnya.

Terutama, lembaga-lembaga yang memiliki perpanjangan tangan hingga ke daerah.

Baca juga: Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Pasalnya, kata dia, pada 2020 diperkirakan angka stunting di Indonesia juga mengalami kenaikan lagi akibat pandemi Covid-19.

"Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada kami bahwa sampai tahun 2024 nanti angka stunting Indonesia ditargetkan turun mendekati 14 persen," kata dia.

Sebab secara hitungan, kata dia, jika harus mencapai target 14 persen pada tahun 2024, maka setiap tahun harus tercapai penurunan angka stunting 2,7 persen.

Target menurunkan angka stunting ke 14 persen pun dianggap target yang sangat besar sehingga harus ada langkah luar biasa yang harus dilakukan.

Baca juga: Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Salah satunya adalah dengan menunjuk lembaga yang bertanggung jawab untuk menanganinya.

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, pihaknya menerima amanat tersebut dan bersiap untuk menjalankan tugasnya.

"Ini tantangan yang besar bagi kami, karena penurunan stunting dalam 5 tahun terakhir masih sekitar 1,6 persen per tahun," kata dia.

Pihaknya pun akan berusaha keras agar persentase yang diharapkan presiden dapat tercapai dengan mempercepat penurunan stunting menjadi 2,7 persen per tahun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.