Kompas.com - 18/03/2021, 16:05 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di kantor Taman Wisata Candi Borobudur, Rabu (17/2/2021) KOMPAS.COM/IKA FITRIANAMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di kantor Taman Wisata Candi Borobudur, Rabu (17/2/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, dibutuhkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mencegah perkawinan yang tak sesuai syarat, termasuk perkawinan anak.

Sebab, kata dia, dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat seperti perkawinan anak, pemerintah tidak bisa menyelesaikannya sendiri.

"Pemerintah tidak bisa memecahkan masalah-masalah ini sendirian, perkawinan anak memerlukan fatwa dari MUI sebagai perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat nikah," kata Muhadjir di acara seminar nasional yang digelar Kementerian PPPA dan MUI, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Menko PMK Minta Wilayah Zona Hijau dan Kuning Covid-19 Mulai Berani Sekolah Tatap Muka

Menurut Muhadjir, meskipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan usia minimum untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki, yaitu 19 tahun, tidak serta-merta hal tersebut menjamin perkawinan anak bisa dicegah.

UU Perkawinan, kata dia, memperbolehkan pengajuan dispensasi perkawinan jika calon pengantin tidak memenuhi persyaratan usia minimum tersebut.

Muhadjir mengatakan, berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dispensasi nikah di Indonesia melonjak 300 persen dari tahun sebelumnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika pada tahun 2018 terdapat 12.000 lebih dispensasi yang dikabulkan, maka tahun 2019 tercatat ada 23.000 lebih. Bahkan tahun 2020 tercatat sebanyak 64.000 lebih dispensasi.

"Alasan hakim untuk mengabulkan, anak-anak berisiko melanggar nilai sosial budaya dan agama, kedua pasangan anak saling mencintai. di sini terlihat bahwa pengabulan dispensasi perkawinan adalah subjektif yang melibatkan pertimbangan nilai norma dan budaya," kata Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK Minta Petugas Penanganan Stunting Sampaikan Data Apa Adanya

Sedangkan isu lain terkait dispensasi perkawinan adalah kehamilan yang tidak diinginkan dan hubungan seks pranikah.

Apalagi, studi yang dilakukan oleh Koalisi 18+ tentang dispensasi perkawinan, mengungkapkan bahwa 98 persen orangtua menikahkan anaknya karena anaknya dianggap sudah telanjur berpacaran atau bertunangan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Nasional
Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Nasional
Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Nasional
Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X