Kompas.com - 18/03/2021, 13:57 WIB
Ketua Komisi III DPR Herman Herry. DOK.DPR RIKetua Komisi III DPR Herman Herry.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengkritik Badan Narkotika Nasional (BNN) karena dinilai selama ini tak memiliki terobosan dalam pencegahan dan penanggulangan narkotika.

Bahkan, ia menekankan, apabila lembaga tersebut masih tak memiliki terobosan, sebaiknya dibubarkan saja. Padahal, situasi di Indonesia saat ini dinilai sudah darurat narkotika.

"Saya pernah katakan, kalau BNN hanya jadi pelengkap, bubarkan saja BNN. Ngapain BNN ada, tetapi suam-suam kuku. Hangat-hangat sebentar, lalu hilang," kata Herman dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan Kepala BNN Petrus Golose, Kamis (18/3/2021).

Politikus PDI-P ini berpandangan, tak adanya terobosan di BNN juga disebabkan karena tidak adanya dukungan dari pemerintah sendiri.

Pemerintah, nilai dia, seakan tidak memperhatikan BNN dan kaitannya dengan darurat narkoba di Tanah Air.

Baca juga: BNN Ungkap Peredaran Narkotika Meningkat Saat Pandemi, WFH Diduga Jadi Penyebab

Kondisi tersebut, menurutnya berakibat pada sumber daya yang ada di BNN sendiri. Bahkan, ia menilai banyak dari mereka yang bekerja di BNN, tetapi tidak bangga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hari ini, orang di BNN tidak bangga jadi orang BNN. Tidak bangga. Kenapa? Karena just do it saja, melakukan saja, tak ada terobosan apa-apa, kenapa? Karena pemerintah juga tidak concern kepada lembaga BNN ini," jelasnya.

Untuk itu, Herman meminta lembaga BNN membuat terobosan baru yang juga didukung oleh perhatian pemerintah, sehingga tak dianggap sebagai pelengkap lembaga.

Dia berharap, Kepala BNN Irjen Pol Petrus Reinhard Golose mampu meninggalkan legacy selama masa kepemimpinannya.

Ia mengusulkan, Petrus dapat menghadap Presiden Joko Widodo dan membicarakan situasi kondisi darurat narkotika di Tanah Air.

"Barangkali sampai hari ini, belum ada kepala BNN yang berani datang ke presiden secara face to face, untuk bicarakan langsung dengan presiden, terobosan-terobosan apa yang harus dibikin," ungkap dia.

Baca juga: Rapat Komisi III, Petrus Golose Dinilai Bisa Gas Pol Pimpin BNN

Lebih lanjut, Herman berharap kepada Petrus agar dapat berbicara kepada Presiden Jokowi soal pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) BNN.

Hal tersebut, menurutnya, sudah merupakan salah satu terobosan yang bisa dikejar oleh BNN agar tak dianggap sebagai lembaga pelengkap.

"Terkait revisi Undang-Undang BNN, itu usulan pemerintah. Sudah masuk dalam longlist Prolegnas, tetapi kapan mau dibikin, tergantung pemerintah, bukan kami. Kepala BNN perlu bicara dengan Presiden, apa politik negara, sikap negara, sikap Presiden terhadap urusan darurat narkotika ini," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Kematian Akibat Covid-19 Tinggi, IDI Soroti Kapasitas Ruang ICU Hingga Capaian Vaksinasi

Kasus Kematian Akibat Covid-19 Tinggi, IDI Soroti Kapasitas Ruang ICU Hingga Capaian Vaksinasi

Nasional
Hukuman Djoko Tjandra Dipangkas dari 4,5 Jadi 3,5 Tahun Penjara

Hukuman Djoko Tjandra Dipangkas dari 4,5 Jadi 3,5 Tahun Penjara

Nasional
Soal Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan, Mendagri Apresiasi Tangsel dan Depok

Soal Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan, Mendagri Apresiasi Tangsel dan Depok

Nasional
Mengenal Varian Delta Plus yang Terdeteksi di Jambi dan Mamuju beserta Ancamannya

Mengenal Varian Delta Plus yang Terdeteksi di Jambi dan Mamuju beserta Ancamannya

Nasional
Menteri PPPA Minta Orangtua Lebih Sensitif dengan Kebutuhan Anak Saat Pandemi

Menteri PPPA Minta Orangtua Lebih Sensitif dengan Kebutuhan Anak Saat Pandemi

Nasional
Komnas HAM: Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke Tak Sesuai Norma HAM

Komnas HAM: Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke Tak Sesuai Norma HAM

Nasional
Kematian Pasien Covid-19 Capai 2.069 dalam Sehari, Satgas Ungkap Penyebabnya

Kematian Pasien Covid-19 Capai 2.069 dalam Sehari, Satgas Ungkap Penyebabnya

Nasional
Komnas HAM Kecam Kekerasan Oknum Tentara terhadap Warga di Merauke

Komnas HAM Kecam Kekerasan Oknum Tentara terhadap Warga di Merauke

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Lewati 2.000 Orang dalam Sehari, Ini Kata Istana

Angka Kematian Covid-19 Lewati 2.000 Orang dalam Sehari, Ini Kata Istana

Nasional
Wapres: Banyak yang Kenal Wakaf tetapi Sedikit yang Mempraktikkan

Wapres: Banyak yang Kenal Wakaf tetapi Sedikit yang Mempraktikkan

Nasional
Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Indonesia Baru Terpenuhi 30 Persen

Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Indonesia Baru Terpenuhi 30 Persen

Nasional
Wapres: Perlu Sistem Informasi Manajemen Produk Halal Terintegrasi

Wapres: Perlu Sistem Informasi Manajemen Produk Halal Terintegrasi

Nasional
ICW Soroti Fahri Aceh yang Disebut di Sidang sebagai Orangnya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

ICW Soroti Fahri Aceh yang Disebut di Sidang sebagai Orangnya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Moeldoko: Ada 1.191 Aduan Kasus Konflik Agraria, 251 di Antaranya soal Hutan

Moeldoko: Ada 1.191 Aduan Kasus Konflik Agraria, 251 di Antaranya soal Hutan

Nasional
Moeldoko Janji Proses Hukum Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke Transparan

Moeldoko Janji Proses Hukum Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke Transparan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X