Jokowi Respons Cepat Isu Jabatan Presiden 3 Periode, Kenapa Diam soal Moeldoko?

Kompas.com - 16/03/2021, 15:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak butuh waktu lama bagi Presiden Joko Widodo angkat bicara soal isu perpanjangan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Selang beberapa hari isu itu bergulir, Jokowi langsung menyampaikan bantahan. Ia mengaku tak berniat dan tak punya minat menjabat hingga tiga periode.

Berbeda dari isu masa jabatan, Jokowi masih diam dan tak merespons manuver Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat.

Padahal, banyak pihak mendesak agar Kepala Negara angkat bicara ihwal jabatan baru Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Namun, hampir dua minggu berselang, tak tampak tanda-tanda Jokowi hendak memberikan tanggapan atas manuver mantan Panglima TNI itu.

Mengenai hal ini, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memberikan alasan. Ia menyebutkan, ada perbedaan antara isu perpanjangan masa jabatan presiden dengan KLB Demokrat yang melibatkan Moeldoko.

Baca juga: Jokowi Buka Suara soal Tiga Periode, tetapi Bungkam atas Upaya Moeldoko Kuasai Demokrat

Menurut Ngabalin, isu masa jabatan presiden tiga periode yang diembuskan Amien Rais itu berkaitan dengan konstitusi negara.

"Karena dua hal yang berbeda. Kalau fitnah yang disebarkan oleh Amien Rais itu adalah bentuk daripada membenturkan presiden dengan urusan yang terkait dengan konstitusi UUD 1945," kata Ngabalin kepada Kompas.com, Selasa (16/3/2021).

Ia mengatakan, pada akhir tahun 2019, Jokowi telah angkat bicara terkait isu yang sama.

Jokowi menyampaikan keengganannya atas wacana masa jabatan presiden tiga periode. Bahkan, ia meminta supaya tak ada pihak yang menjerumuskan dirinya atas isu tersebut.

Sementara itu, KLB Demokrat merupakan persoalan internal partai. Meskipun melibatkan Kepala Staf Presiden, kata Ngabalin, persoalan itu menjadi urusan Moeldoko pribadi.

"Kalau masalah internal apa urusannya Presiden harus sampai ke sana? Masih banyak yang harus Presiden urus," ujarnya.

Ngabalin menegaskan bahwa manuver Moeldoko di Partai Demokrat merupakan keputusan pribadi. Tak ada komunikasi antara Moeldoko dan Presiden terkait hal ini.

Hal itu, kata Ngabalin, menjadi hak politik individu yang tak bisa diganggu gugat.

Baca juga: Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi: Jangan Buat Kegaduhan Baru

Hingga saat ini pun Presiden tak mempunyai wacana untuk mencampuri urusan Moeldoko. Ngabalin yakin mantan Panglima TNI itu bisa menyelesaikan urusan pribadinya.

"Bahwa nanti Presiden punya pandangan dan pikiran yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan mengangkat dan memberhentikan pembantunya, itu tentu hak prerogatif Presiden," kata Ngabalin.

Ngabalin menambahkan, meski telah menyatakan diri sebagai Ketua Umum Demokrat kubu kontra-AHY, Moeldoko hingga saat ini masih menjalankan tugasnya seperti biasa sebagai Kepala Staf Presiden.

"Enggak ada urusannya terganggu. Ini urusan internal, urusan yang tidak bisa orang lain melakukan, ya memang mereka punya urusan-urusan, namanya juga orang berpolitik pribadi," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Harus Kreatif Awasi Politik Uang Lewat E-wallet

Bawaslu Akui Harus Kreatif Awasi Politik Uang Lewat E-wallet

Nasional
Terima Brevet Hiu Kencana, Kapolri Harap Bisa Berkontribusi Memajukan Kapal Selam TNI AL

Terima Brevet Hiu Kencana, Kapolri Harap Bisa Berkontribusi Memajukan Kapal Selam TNI AL

Nasional
Minat Investor Disebut Tinggi, Jokowi Perintahkan Area IKN Dibuka Lagi untuk Investasi

Minat Investor Disebut Tinggi, Jokowi Perintahkan Area IKN Dibuka Lagi untuk Investasi

Nasional
Pencarian Helikopter Jatuh di Bangka Belitung, Polri Temukan Sejumlah Serpihan

Pencarian Helikopter Jatuh di Bangka Belitung, Polri Temukan Sejumlah Serpihan

Nasional
Putri Candrawathi Terus Menangis sambil Karang Cerita Pembunuhan Brigadir J Sesuai Skenario Sambo

Putri Candrawathi Terus Menangis sambil Karang Cerita Pembunuhan Brigadir J Sesuai Skenario Sambo

Nasional
Evakuasi Gempa Cianjur, Polri Cari Korban Hilang yang Sempat Bergantung di Pohon

Evakuasi Gempa Cianjur, Polri Cari Korban Hilang yang Sempat Bergantung di Pohon

Nasional
Viral Benny Rhamdani Minta Izin Tempur Lawan Pengkritik Jokowi, Ini Penjelasannya

Viral Benny Rhamdani Minta Izin Tempur Lawan Pengkritik Jokowi, Ini Penjelasannya

Nasional
Jokowi Digugat, PTUN Diminta Batalkan Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Jokowi Digugat, PTUN Diminta Batalkan Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Nasional
Mensesneg Pratikno Antarkan Surpres Panglima TNI ke DPR

Mensesneg Pratikno Antarkan Surpres Panglima TNI ke DPR

Nasional
Puan Dorong 'Minimum Essential Force' Tahap III TNI Segera Dipenuhi

Puan Dorong "Minimum Essential Force" Tahap III TNI Segera Dipenuhi

Nasional
Jokowi Minta Investasi di IKN Dibuka Seluas-luasnya

Jokowi Minta Investasi di IKN Dibuka Seluas-luasnya

Nasional
Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Jakarta, Wamenkumham: Saya Tidak Tanggapi soal Represi

Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Jakarta, Wamenkumham: Saya Tidak Tanggapi soal Represi

Nasional
Bawaslu: Politik Uang Lewat E-wallet Akan Masuk Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Bawaslu: Politik Uang Lewat E-wallet Akan Masuk Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Nasional
Ketua dan Anggota Komisi I DPR Sebut Jokowi Tunjuk KSAL sebagai Calon Panglima TNI

Ketua dan Anggota Komisi I DPR Sebut Jokowi Tunjuk KSAL sebagai Calon Panglima TNI

Nasional
Tim DVI Indonesia Identifikasi 146 Jenazah Korban Gempa Cianjur

Tim DVI Indonesia Identifikasi 146 Jenazah Korban Gempa Cianjur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.