KLB Demokrat, Moeldoko, dan Perencanaan Strategis Jangka Panjang...

Kompas.com - 16/03/2021, 08:26 WIB
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).  Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA FOTO/ENDI AHMADMoeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.
Editor Bayu Galih

UNTUK kesekian kalinya, gonjang ganjing dan perpecahan partai di Indonesia muncul kembali ke permukaan. Kongres Luar Biasa atau KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021 menimbulkan polemik di tubuh Partai Demokrat.

KLB itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.

Presiden Joko Widodo diberitakan telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berkait polemik Partai Demokrat.

Baca juga: Dualisme Demokrat, dari Motif Pencapresan Moeldoko hingga Wacana Tiga Periode Jokowi

Didampingi Mensesneg, Presiden memanggil kedua Menteri pada Senin, 8 Maret 2021.

Perintah Presiden antara lain adalah agar menangani masalah Partai Demokrat sesuai aturan yang berlaku. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD: "Presiden menegaskan agar kami tak memihak kubu mana pun".

Agak sulit untuk dapat memahami tentang apa sebenarnya yang tengah terjadi pada hiruk pikuk Partai Demokrat dan juga perpecahan dari banyak partai partai di Indonesia sebelumnya.

Akan tetapi, setidaknya ada juga benang merah yang sayup-sayup tampak dalam setiap perpecahan partai, yaitu sebuah prosesi "perebutan kekuasaan".

The Harvard Study of Adult Development telah dan sedang melakukan satu studi yang mungkin merupakan studi yang paling panjang yang pernah dilakukan.

Studi ini dimulai pada 1938 dengan mengikuti serta mengamati kehidupan dari sebanyak 724 orang sebagai pesertanya.

Baca juga: KSP: KLB Demokrat Tak Ada Sangkut Paut dengan Presiden

Pada awal studi diajukan pertanyaan tentang apa yang dicita-citakan para anak muda di ambang usia remajanya.

Dari seluruh jawaban atas pertanyaan itu, maka disimpulkan bahwa yang dicita-citakan mereka pada umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian besar, menjadi orang kaya, menjadi penguasa, dan menjadi orang yang terkenal.

Penjelasan ini mungkin dapat memberikan pemahaman bahwa kekisruhan dan perpecahan partai adalah wujud dari perebutan kekuasaan yang merupakan satu dari tiga besar kelompok yang dicita-citakan orang sejak kecil.

Di sisi lainnya dapat pula dimengerti bahwa tidak ada yang salah dengan keinginanan atau cita-cita untuk menjadi "kaya" atau menjadi orang yang "berkuasa" dan juga untuk menjadi orang terkenal atau populer.

Baca juga: Peneliti ANU Heran Jokowi Tak Tahu Pergerakan Moeldoko di KLB Demokrat

Dengan demikian maka sebenarnya tidak ada pula yang salah bila terjadi dinamika perpecahan partai yang selalu saja terjadi dari waktu ke waktu. Tentu saja dalam hal ini adalah dilihat dari sudut pandang orang-orang yang sejak kecil ingin menggapai cita-citanya.

Sayangnya adalah bahwa proses dinamika pencapaian cita-cita untuk menjadi orang kaya, orang berkuasa, dan orang populer di Indonesia belakangan ini telah tersandera dalam bingkai kurun waktu yang hanya mencapai rentang lima tahunan saja.

Hal ini terutama sekali melanda mereka yang bercita-cita untuk "berkuasa", karena siklus pemilu di Indonesia adalah lima tahun sekali.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Nasional
Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Nasional
Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Nasional
Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X