Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

KLB Demokrat, Moeldoko, dan Perencanaan Strategis Jangka Panjang...

Kompas.com - 16/03/2021, 08:26 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Editor Bayu Galih

Itu sebabnya maka perebutan kekuasaan terutama yang terjadi dalam proses pengembangan partai politik salah satunya adalah terkurungnya visi mereka dalam mencapai target pada rentang waktu lima tahun saja.

Dampak negatif dari pemikiran yang sudah terlanjur dipasung dalam bingkai lima tahunan adalah hampir semua sendi kehidupan menjadi tersandera dengan pemikiran jangka pendek ini.

Selama lebih dari 30 tahun dalam mengikuti pokja (kelompok kerja), seminar, FGD, lokakarya, dan lain sebagainya dengan para profesional yang membahas terutama sekali tentang masalah masalah pertahanan keamanan dan penerbangan maka selalu saja sampai kepada satu kesimpulan yang sangat menonjol, yaitu kita tidak atau belum memiliki perencanaan jangka panjang yang dapat atau harus menjadi pedoman kerja.

Baca juga: Politikus Nasdem Minta Moeldoko Mundur dari KSP agar Presiden Tak Terseret Isu KLB Demokrat

Kita tidak atau belum memiliki “long term strategic planning” yang seyogyanya menjadi panduan atau rujukan kerja dalam menuju cita cita bangsa. Perencanaan strategis telah masuk dalam kotak lima tahunan atau maksimal 10 tahunan dan kemudian berubah drastis pada periode lima tahun berikutnya.

Para profesional sejati mengakui bahwa ini adalah salah satu yang menjadi kelemahan kita.

Kelemahan dalam perencanaan strategis jangka panjang sangat melekat dengan aktivitas penelitian dan pengembangan yang merupakan kebutuhan mendasar dalam pola penyusunan sebuah rencana strategis.

Salah satu indikatornya adalah perkembangan dari industri pertahanan kita terutama industri penerbangan dalam hal ini atau khususnya Aircraft Manifacturers.

Industri yang memerlukan perencanaan strategis jangka panjang serta menuntut keberlanjutan yang konsisten dan konsekuen. Industri yang tidak bisa bergerak dalam kerangka bingkai waktu yang hanya lima atau 10 tahun.

Baca juga: Fraksi Partai Demokrat Bacakan Ikrar Setia Terhadap Kepemimpinan AHY

Itu sebabnya industri ini tidak pernah bisa maju. Indikator lainnya adalah tentu saja rangkaian dinamika perpecahan partai partai politik yang telah menjadi ritual berulang dari waktu ke waktu.

Samuel P Huntington mengatakan bahwa: "In our society, the businessman may command more income, the politician may command more power, but the professional man command more respect".

Namun tentu saja ada catatan penting disini yaitu para profesional dalam arti yang terjaga moral credibility-nya.

Kembali kepada polemik Partai Demokrat, pasti akan sulit menjawab siapa yang salah dan siapa yang benar, karena dalam politik sepertinya semua bisa menjadi benar dan semua juga bisa menjadi salah, tergantung dari mana melihat kepentingannya.

Guyonnya adalah: Politic is like playing golf, they have a lot of power with no direction.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com