Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 13/03/2021, 10:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Australia National University Marcus Mietzner mengaku heran Presiden Joko Widodo dan pihak istana tak mengetahui pergerakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

"Kita semua di Australia tahu bahwa Moeldoko mau dijadikan ketum, begitu jadi (ketum Partai Demokrat), Presiden dan jubir presiden bilang bahwa kita semua kaget 'kok tiba-tiba Moeldoko menjadi ketua umum'," kata Marcus dalam diskusi secara virtual, Jumat (12/3/2021).

"Padahal di koran sudah dibicarakan jauh-jauh sebelumnya," tuturnya.

Baca juga: Moeldoko Tak Hadiri Konferensi Pers Partai Demokrat Kubu Kontra AHY yang Digelar di Rumahnya

Marcus mengatakan, Presiden Jokowi akan dinilai buruk jika benar-benar tidak mengetahui pergerakan Moeldoko selaku bawahannya di KLB Partai Demokrat.

Menurut dia, apabila tak mengetahui manuver Moeldoko, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Jokowi tidak bertanya langsung.

"Kalau tidak tahu, kenapa dia tidak tahu? Tidak bertanya? Dan begitu sudah membaca, sudah melihat di televisi, kenapa dia tidak mengambil langkah?," ujarnya.

Lebih lanjut, Marcus mengatakan, baru kali ini ada presiden yang tidak mengetahui pergerakan anak buahnya. Apalagi, terkait dengan pengambilalihan partai politik.

"Susah dicari suatu kasus dimana itu dimungkinkan, jadi sebenarnya kita harus mempertanyakan apa yang Jokowi tahu di sini apakah memang dia terlibat," pungkasnya.

Baca juga: Profil Moeldoko: Dari Anak Miskin, Reformasi TNI, Kepala Staf Presiden, sampai Arah 2024

Dilansir Kompas TV, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menceritakan reaksi Presiden Jokowi mengenai keterlibatan anak buahnya, Moeldoko, dalam upaya kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat.

Mahfud mengatakan, pihak istana tidak mengetahui rencana pria yang menjabat sebagai Kepala Staf Presiden itu dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3/2021) lalu.

"Pak Jokowi sekarang sudah tahu. Tapi ketika (Moeldoko) akan berangkat (ke Deli Serdang) itu betul-betul tidak mengetahui," kata Mahfud dikutip dari tayangan Youtube Najwa Shibab, pada Kamis (11/3/2021).

Setelah desas-desus keterlibatan Moeldoko semakin santer terdengar, Mahfud MD mengaku mengonfirmasi langsung kepada Presiden Jokowi.

Baca juga: Parpol Dinilai Wajar Khawatir jika Moeldoko Disahkan Negara Jadi Ketum Demokrat, Mengapa?

Upaya mengonfirmasi dilakukan secara langsung saat bertemu pada Senin (1/3/2021). Ketika itu, Mahfud menuturkan, Presiden Jokowi tidak mengetahui keterlibatan Moeldoko.

"Pada hari Senin itu saya bertemu Pak Jokowi, saya tanya gimana, 'waduh saya enggak tahu betul itu'," ucap Mahfud menirukan ucapan Jokowi.

Setelah itu, Mahfud MD mengaku juga bertemu dengan Moeldoko pada suatu kesempatan bersama Menteri Sekretaris Negara, Pratikno di Banten pada Kamis (4/3/2021).

Dalam pertemuan itu, Mahfud menuturkan, Moeldoko sama sekali tidak membahas apapun mengenai keterlibatannya dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

"Pada waktu itu kita mengobrol biasa, Pak Moeldoko enggak cerita apa-apa kalau besoknya mau ada KLB," ucap Mahfud.

Baca juga: Politikus Nasdem Minta Moeldoko Mundur dari KSP agar Presiden Tak Terseret Isu KLB Demokrat

Hingga pada malam harinya, Mahfud mendapat informasi jika Moeldoko bertolak ke Medan, Sumatera Utara. Kala itu, Mahfud langsung mengonfirmasi kebenarannya kepada Moeldoko.

Mahfud pun mempertanyakan alasan Moeldoko tidak memberi tahu Presiden Jokowi mengenai keterlibatannya dalam upaya kudeta di Partai Demokrat.

Menanggapi pertanyaan Mahfud, Moeldoko menjawab bahwa keterlibatannya dalam kudeta di Partai Demokrat adalah urusan pribadinya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak Sertijab Pangdivif 3 Kostrad

Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak Sertijab Pangdivif 3 Kostrad

Nasional
Kala Presiden Jokowi Bertemu Puan Maharani Setelah Megawati, Bicara soal Pemilu 2024

Kala Presiden Jokowi Bertemu Puan Maharani Setelah Megawati, Bicara soal Pemilu 2024

Nasional
Menhub Ungkap Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Balikpapan-IKN, Dibangun Sejajar dengan Tol

Menhub Ungkap Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Balikpapan-IKN, Dibangun Sejajar dengan Tol

Nasional
Soal Minum Oralit Saat Sahur, IDI: Bukan Sebuah Kebutuhan

Soal Minum Oralit Saat Sahur, IDI: Bukan Sebuah Kebutuhan

Nasional
Bandara VIP Akan Dibangun di IKN, Berjarak 10 Kilometer dari Kota Nusantara

Bandara VIP Akan Dibangun di IKN, Berjarak 10 Kilometer dari Kota Nusantara

Nasional
Jokowi Disebut Sepakati Rencana Kertajati Jadi Bandara Premium

Jokowi Disebut Sepakati Rencana Kertajati Jadi Bandara Premium

Nasional
Kontras Dorong Komnas HAM Koordinasi dengan Kejati agar Kasus Fatia-Haris Tak Naik ke Persidangan

Kontras Dorong Komnas HAM Koordinasi dengan Kejati agar Kasus Fatia-Haris Tak Naik ke Persidangan

Nasional
Berkaca dari Kasus Haris Azhar dan Fatia, Kontras Desak Pasal Perlindungan Pembela HAM Masuk UU

Berkaca dari Kasus Haris Azhar dan Fatia, Kontras Desak Pasal Perlindungan Pembela HAM Masuk UU

Nasional
Terbentuknya Koalisi Pengusung Anies, Siap 'Merayu' Parpol Lain untuk Gabung...

Terbentuknya Koalisi Pengusung Anies, Siap "Merayu" Parpol Lain untuk Gabung...

Nasional
Nasdem Buka Pintu Lebar bagi Partai yang Ingin Perkuat Koalisi Perubahan

Nasdem Buka Pintu Lebar bagi Partai yang Ingin Perkuat Koalisi Perubahan

Nasional
Tak Ragu Hadapi Koalisi Gendut, Nasdem: Pak Jokowi pada 2014 Koalisinya Juga Lebih Kurus

Tak Ragu Hadapi Koalisi Gendut, Nasdem: Pak Jokowi pada 2014 Koalisinya Juga Lebih Kurus

Nasional
Imigrasi Segera Deportasi Dua Turis Asal Polandia yang Berkemah Saat Hari Raya Nyepi

Imigrasi Segera Deportasi Dua Turis Asal Polandia yang Berkemah Saat Hari Raya Nyepi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama mulai 19 April | Wamenkumham Polisikan Keponakan

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama mulai 19 April | Wamenkumham Polisikan Keponakan

Nasional
Tanggal 25 Maret Hari Memperingati Apa?

Tanggal 25 Maret Hari Memperingati Apa?

Nasional
Belajar Dari Kasus Haris-Fatia, Undang-Undang Belum Lindungi Para Pembela HAM

Belajar Dari Kasus Haris-Fatia, Undang-Undang Belum Lindungi Para Pembela HAM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke