KLB Demokrat, Moeldoko, dan Perencanaan Strategis Jangka Panjang...

UNTUK kesekian kalinya, gonjang ganjing dan perpecahan partai di Indonesia muncul kembali ke permukaan. Kongres Luar Biasa atau KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021 menimbulkan polemik di tubuh Partai Demokrat.

KLB itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.

Presiden Joko Widodo diberitakan telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berkait polemik Partai Demokrat.

Baca juga: Dualisme Demokrat, dari Motif Pencapresan Moeldoko hingga Wacana Tiga Periode Jokowi

Didampingi Mensesneg, Presiden memanggil kedua Menteri pada Senin, 8 Maret 2021.

Perintah Presiden antara lain adalah agar menangani masalah Partai Demokrat sesuai aturan yang berlaku. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD: "Presiden menegaskan agar kami tak memihak kubu mana pun".

Agak sulit untuk dapat memahami tentang apa sebenarnya yang tengah terjadi pada hiruk pikuk Partai Demokrat dan juga perpecahan dari banyak partai partai di Indonesia sebelumnya.

Akan tetapi, setidaknya ada juga benang merah yang sayup-sayup tampak dalam setiap perpecahan partai, yaitu sebuah prosesi "perebutan kekuasaan".

The Harvard Study of Adult Development telah dan sedang melakukan satu studi yang mungkin merupakan studi yang paling panjang yang pernah dilakukan.

Studi ini dimulai pada 1938 dengan mengikuti serta mengamati kehidupan dari sebanyak 724 orang sebagai pesertanya.

Baca juga: KSP: KLB Demokrat Tak Ada Sangkut Paut dengan Presiden

Pada awal studi diajukan pertanyaan tentang apa yang dicita-citakan para anak muda di ambang usia remajanya.

Dari seluruh jawaban atas pertanyaan itu, maka disimpulkan bahwa yang dicita-citakan mereka pada umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian besar, menjadi orang kaya, menjadi penguasa, dan menjadi orang yang terkenal.

Penjelasan ini mungkin dapat memberikan pemahaman bahwa kekisruhan dan perpecahan partai adalah wujud dari perebutan kekuasaan yang merupakan satu dari tiga besar kelompok yang dicita-citakan orang sejak kecil.

Di sisi lainnya dapat pula dimengerti bahwa tidak ada yang salah dengan keinginanan atau cita-cita untuk menjadi "kaya" atau menjadi orang yang "berkuasa" dan juga untuk menjadi orang terkenal atau populer.

Baca juga: Peneliti ANU Heran Jokowi Tak Tahu Pergerakan Moeldoko di KLB Demokrat

Dengan demikian maka sebenarnya tidak ada pula yang salah bila terjadi dinamika perpecahan partai yang selalu saja terjadi dari waktu ke waktu. Tentu saja dalam hal ini adalah dilihat dari sudut pandang orang-orang yang sejak kecil ingin menggapai cita-citanya.

Sayangnya adalah bahwa proses dinamika pencapaian cita-cita untuk menjadi orang kaya, orang berkuasa, dan orang populer di Indonesia belakangan ini telah tersandera dalam bingkai kurun waktu yang hanya mencapai rentang lima tahunan saja.

Hal ini terutama sekali melanda mereka yang bercita-cita untuk "berkuasa", karena siklus pemilu di Indonesia adalah lima tahun sekali.

Itu sebabnya maka perebutan kekuasaan terutama yang terjadi dalam proses pengembangan partai politik salah satunya adalah terkurungnya visi mereka dalam mencapai target pada rentang waktu lima tahun saja.

Dampak negatif dari pemikiran yang sudah terlanjur dipasung dalam bingkai lima tahunan adalah hampir semua sendi kehidupan menjadi tersandera dengan pemikiran jangka pendek ini.

Selama lebih dari 30 tahun dalam mengikuti pokja (kelompok kerja), seminar, FGD, lokakarya, dan lain sebagainya dengan para profesional yang membahas terutama sekali tentang masalah masalah pertahanan keamanan dan penerbangan maka selalu saja sampai kepada satu kesimpulan yang sangat menonjol, yaitu kita tidak atau belum memiliki perencanaan jangka panjang yang dapat atau harus menjadi pedoman kerja.

Baca juga: Politikus Nasdem Minta Moeldoko Mundur dari KSP agar Presiden Tak Terseret Isu KLB Demokrat

Kita tidak atau belum memiliki “long term strategic planning” yang seyogyanya menjadi panduan atau rujukan kerja dalam menuju cita cita bangsa. Perencanaan strategis telah masuk dalam kotak lima tahunan atau maksimal 10 tahunan dan kemudian berubah drastis pada periode lima tahun berikutnya.

Para profesional sejati mengakui bahwa ini adalah salah satu yang menjadi kelemahan kita.

Kelemahan dalam perencanaan strategis jangka panjang sangat melekat dengan aktivitas penelitian dan pengembangan yang merupakan kebutuhan mendasar dalam pola penyusunan sebuah rencana strategis.

Salah satu indikatornya adalah perkembangan dari industri pertahanan kita terutama industri penerbangan dalam hal ini atau khususnya Aircraft Manifacturers.

Industri yang memerlukan perencanaan strategis jangka panjang serta menuntut keberlanjutan yang konsisten dan konsekuen. Industri yang tidak bisa bergerak dalam kerangka bingkai waktu yang hanya lima atau 10 tahun.

Baca juga: Fraksi Partai Demokrat Bacakan Ikrar Setia Terhadap Kepemimpinan AHY

Itu sebabnya industri ini tidak pernah bisa maju. Indikator lainnya adalah tentu saja rangkaian dinamika perpecahan partai partai politik yang telah menjadi ritual berulang dari waktu ke waktu.

Samuel P Huntington mengatakan bahwa: "In our society, the businessman may command more income, the politician may command more power, but the professional man command more respect".

Namun tentu saja ada catatan penting disini yaitu para profesional dalam arti yang terjaga moral credibility-nya.

Kembali kepada polemik Partai Demokrat, pasti akan sulit menjawab siapa yang salah dan siapa yang benar, karena dalam politik sepertinya semua bisa menjadi benar dan semua juga bisa menjadi salah, tergantung dari mana melihat kepentingannya.

Guyonnya adalah: Politic is like playing golf, they have a lot of power with no direction.