JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyebut bahwa polemik di tubuh Partai Demokrat tak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo.
Persoalan itu menjadi urusan pribadi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko selaku warga negara yang memiliki hak untuk berpolitik.
"Jadi KLB (kongres luar biasa) Deli Serdang tidak ada sangkut pautnya dengan presiden. Meskipun ada sangkut pautnya dengan Kepala Staf (Kepresidenan), tapi tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden, tidak ada sangkut pautnya dengan Istana," kata Donny saat dihubungi, Senin (15/3/2021).
Baca juga: Ini 10 Nama yang Digugat Partai Demokrat beserta Isi Petitumnya
Donny pun enggan menanggapi kritik sejumlah pihak yang mendorong agar Moeldoko mundur dari jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Menurut dia, mundur atau tidaknya Moeldoko dari lingkaran Istana merupakan hak dari mantan Panglima TNI itu.
"Itu urusan beliau apakah mau mundur atau tidak. Jadi kita serahkan pada beliau, kalau saya enggak bisa komentar apakah mau mundur atau tidak," ujar Donny.
Donny memastikan bahwa hingga saat ini Moeldoko masih menjalankan tugasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan sesuai tupoksi, meskipun telah menyatakan menerima sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Normal saja," katanya.
Baca juga: Profil Moeldoko: Dari Anak Miskin, Reformasi TNI, Kepala Staf Presiden, sampai Arah 2024
Terkait polemik kepengurusan di internal Demokrat, lanjut Donny, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang punya kuasa untuk menentukan keabsahannya.
Sebelumnya, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kubu kontra AHY periode 2021-2025.
Penetapan Moeldoko sebagai ketua umum digelar melalui KLB Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
"Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko saat menyampaikan sambutan di KLB melalui sambungan telepon, Jumat.
Baca juga: Sambangi Kanwil Kemenkumham, Demokrat Jateng Serahkan Dokumen Kepengurusan
Simpang siur kabar kudeta kepemimpinan AHY telah berlangsung selama sebulan terakhir.
Oleh sejumlah elite Demokrat, Moeldoko dan beberapa mantan kader partai bintang mercy itu dituding hendak menggulingkan kekuasaan putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari kursi ketua umum.
Kala itu Moeldoko berkilah. Berulang kali ia mengaku tak tahu menahu mengenai isu kudeta kepemimpinan di tubuh Demokrat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.