Soal Tudingan Amien Rais tentang Masa Jabatan Presiden, PAN: Presiden Menolak Amendemen UUD 1945

Kompas.com - 15/03/2021, 13:34 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya yang dengan tegas menolak wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 soal masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyampaikan hal itu untuk merespons tudingan pendiri Partai Ummat Amien Rais soal tambahan masa jabatan tiga periode.

"PAN mendukung pernyataan sikap Presiden Jokowi yang telah diungkapkan setahun lalu untuk menolak amendemen UUD 1945 untuk masa jabatan presiden menjadi tiga periode," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/3/2021).

Ia menuturkan, Jokowi sudah secara jelas menegaskan bahwa presiden menolak wacana penambahan masa jabatan hingga tiga periode.

Sikap Jokowi itu, kata dia, sudah secara jelas, terang, konstitusional, dan terekam oleh publik di media massa.

Baca juga: Isu Perubahan Masa Jabatan Presiden, Ketua MPR: Stabilitas Politik yang Sudah Baik Jangan Sampai Terganggu

Untuk itu, Yoga yang juga Juru Bicara PAN ini menilai siapa pun pihak yang melayangkan tudingan bahwa Presiden Jokowi menginginkan masa jabatan tiga periode dapat diartikan memanipulasi fakta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jika ada komentar dari siapa pun bahwa Pak Jokowi menginginkan masa jabatan presiden tiga periode. Maka, kemungkinan ia bukan saja melakukan framing media yang berkonotasi negatif, tetapi sudah menjurus ke character assassination, perusakan karakter," jelasnya.

Ia menambahkan, tindakan yang dilakukan pihak-pihak tersebut juga telah mencoreng citra dan membalikkan realitas yang ada.

Ia pun merujuk Pasal 7 UUD 1945 amendemen pertama 19 Oktober 1999.

Pasal tersebut berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu untuk satu kali masa jabatan".

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X